Jakarta, TAMBANG – Di tengah upaya menanggulangi dampak wabah COVID-19, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima bantuan kemanusiaan senilai Rp 5 Miliar. Bantuan ini datang dari salah satu pemegang kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di wilayah tersebut, yakni PT Multi Harapan Utama, beserta MMS Group Indonesia.
“Ini adalah sumbangan yang terbesar, yang diterima masyarakat Provinsi Kaltim,” ungkap Gubernur Kaltim, Isran Noor, menerima langsung bantuan tersebut di Kantor Pemprov Kaltim, Selasa lalu (12/5).
Bantuan yang diberikan terdiri dari Alat Pelindung Diri (APD) dan sembako. Rencananya 10.000 set hazmat, 250 kotak masker N95, 2.500 kotak masker bedah, 1.000 unit kacamata pelindung medis, dan 3.000 kotak sarung tangan medis tersebut akan disalurkan ke RSUD A. W. Syahrani Samarinda dan RSUD A. M. Parikesit Kutai Kartanegara. Kedua rumah sakit tersebut merupakan RS rujukan khusus yang menangani pasien COVID-19 di wilayah Kaltim.
“Semoga bantuan ini bermanfaat langsung bagi tenaga medis di garda depan, yang sangat riskan jika tidak dilengkapi dengan APD yang memadai,” ujar Adhi Darma Mustopo, Presdir MHU, dalam keterangan tertulisnya.
Sementara itu, bantuan sembako berupa 45 ton beras, 15.000 liter minyak goreng, dan 15.000 kotak mie instan akan didistribusikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim. Secara khusus, yang ditargetkan adalah masyarakat terdampak di sekitar wilayah operasi tambang MHU, di antaranya Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.
“Untuk masyarakat yang terdampak, rentan dengan situasi ekonomi pada kondisi pandemi ini,” Adhi menambahkan, seraya berharap agar seluruh pihak dapat saling bahu-membahu agar pandemi ini segera berlalu.
Penyerahan bantuan ini sendiri merupakan bagian dari program “MHU-MMSGI Beraksi untuk Negeri”. Selain pihak MHU dan MMSGI yang bertindak sebagai inisiator, program ini mendapat dukungan dari perusahaan-perusahaan mitra kerja penambang batu bara tersebut.
Gubernur Kaltim pun menjamin penyaluran bantuan ini akan dikelola dengan baik dan tepat sasaran. “Ini tidak akan dikorupsi, kami akan sampaikan kepada yang berhak,” tegasnya.
