Menyaksikan Hilirisasi dari Dekat: Kisah Smelter Nikel dan Timah, Perjuangan RI Mengejar Nilai Tambah

Dari kunjungan ke smelter nikel di Sorowako hingga fasilitas pengolahan dan pemurnian timah di Muntok, terlihat bagaimana Indonesia berupaya mengubah kekayaan mineral menjadi kekuatan industri. Namun, di balik pembangunan smelter dan lonjakan nilai ekspor, masih terbentang jalan panjang untuk memperdalam hilirisasi, menguasai teknologi, dan memastikan nilai tambah benar-benar membangun negeri.

Jakarta, TAMBANG – Usai Menteri Bahlil dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi pada awal Oktober lalu, ingatan saya melayang ke empat tahun silam. Pada Desember 2022, mewakili Majalah TAMBANG sebagai salah satu media nasional, saya berkesempatan mengunjungi site PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Selama lebih dari sepekan, kami meliput berbagai aktivitas perusahaan tambang nikel terintegrasi tersebut. Mulai dari kegiatan operasi penambangan, proses hauling, pengelolaan lingkungan, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pembangkit listrik ramah lingkungan, hingga fasilitas pengolahan dan peleburan nikel. Setiap lokasi menyuguhkan cerita tersendiri tentang bagaimana bijih nikel dari perut bumi diproses hingga menghasilkan produk bernilai tambah.

Di antara puluhan media lokal, regional, nasional, hingga internasional, termasuk NHK TV dari Jepang, Majalah TAMBANG menjadi salah satu media yang mendapat kesempatan masuk ke area dalam smelter Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF). Pengalaman itu meninggalkan kesan tersendiri.

Kami bahkan sempat melintasi dua tabung besar yang memancarkan hawa panas cukup menyengat. Dengan mengenakan alat pelindung diri (APD) sesuai ketentuan, kami menyaksikan dari dekat proses industri yang selama ini hanya bisa dibayangkan melalui pemberitaan dan foto.

Kunjungan itu juga membawa kami melihat nickel matte, produk hasil pengolahan bijih nikel yang telah melewati serangkaian proses di fasilitas tersebut. Material berwarna gelap itu sudah dikemas dalam kantong-kantong besar berkelir putih, tersusun untuk kemudian dipasarkan.

Produk antara ini sebagian besar dikirim ke perusahaan di Jepang untuk diolah menjadi produk logam lanjutan, seperti baja tahan karat, atau menjadi bahan baku pembuatan precursor untuk baterai kendaraan listrik.

Enam bulan sebelumnya, saya berkesempatan mengunjungi fasilitas pengolahan dan pemurnian timah milik PT Timah Tbk di Muntok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung.

Bersama MIND ID dan sejumlah media nasional lainnya, kami diajak berkeliling untuk menyaksikan langsung proses pengolahan timah, mulai dari pasir hingga menjadi tin ingot berkadar 99,9 persen yang siap dipasarkan.

Saat kunjungan itu berlangsung, bangunan tinggi smelter anyar perusahaan yang mengadopsi teknologi modern Top Submerged Lance (TSL) Ausmelt masih dalam tahap pembangunan. Smelter ini dirancang memiliki kapasitas produksi sebesar 40.000 ton per tahun dan sudah mulai beroperasi pada Januari 2023.

Di hadapan produk yang siap dikirim ke pasar, baik nikel maupun timah, saya menyadari bahwa hilirisasi bukan sekadar istilah dalam kebijakan pemerintah. Ada proses panjang, teknologi, energi, dan kerja manusia yang mengubah bahan mentah menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), mencatat terdapat 85 smelter nikel, terdiri atas 49 smelter rotary kiln electric furnace (RKEF) penghasil nickel pig iron (NPI), empat smelter RKEF penghasil feronikel, 16 smelter high pressure acid leach (HPAL) penghasil mixed hydroxide precipitate (MHP), 10 smelter penghasil nickel matte, serta enam fasilitas terpadu penghasil stainless steel.

Terbaru, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 11 proyek hilirisasi nikel dengan nilai investasi sebesar Rp180 triliun di Kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara, pada Kamis 8 Oktober 2026. Empat proyek di antaranya sudah komersialiasi, sementara 7 lainnya merupakan proyek baru.

“Kita menyadari bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberi kepada kita anugerah kekayaan alam yang sangat bernilai dan sangat besar. Tapi kekayaan alam tersebut harus mampu kita kelola dengan baik sehingga dapat memberi manfaat kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa kita,” ungkap Presiden Prabowo dalam momentum peresmian tersebut.

Sementara itu, industri timah memiliki sekitar 50 unit smelter. Data Kementerian ESDM mencatat, 10 di antaranya merupakan smelter terintegrasi. Hingga 2025, enam smelter telah beroperasi, yakni PT Mitra Stania Prima, PT Mitra Sukses Globalindo, PT Prima Timah Utama, PT Artha Cipta Langgeng, PT TIMAH Tbk, dan PT Babel Surya Alam Lestari. Adapun empat lainnya masih dalam tahap perencanaan, yaitu PT Bukit Timah, PT Tommy Utama, PT Belitung Industri Sejahtera, dan PT Bangka Tin Industry.

Berangkat dari pengalaman mengunjungi dua smelter besar empat tahun lalu, pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, hingga peresmian belasan smelter nikel, terlihat bahwa ambisi hilirisasi kini bukan lagi sekadar wacana di atas kertas. Hilirisasi perlahan menjelma menjadi misi besar melalui pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.

Ia menjelma menjadi bangunan-bangunan industri yang tumbuh di berbagai wilayah bak cahaya kilat, teknologi pengolahan yang terus berkembang, serta arus investasi yang mengubah cara Indonesia memandang kekayaan sumber daya alamnya. Mineral yang dahulu lebih banyak dikirim ke luar negeri dalam bentuk mentah, kini diproses di dalam negeri untuk menghasilkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi.

Kendati begitu, perjalanan hilirisasi mineral Indonesia seyogyanya belum dapat dikatakan berhasil hanya karena ekspor bahan mentah dihentikan dan smelter dibangun di dalam negeri. Ketua Indonesia Mining and Energy Forum (IMEF), Singgih Widagdo, menilai keberhasilan kebijakan ini harus diukur dari kemampuan Indonesia mengembangkan industri lanjutan yang menghasilkan nilai tambah lebih besar, mulai dari industri semifabrikasi hingga fabrikasi.

Menurutnya, penghentian ekspor mineral mentah sejatinya telah diamanatkan melalui UU No. 4 Tahun 2009, sehingga kebijakan tersebut bukan semata-mata capaian pemerintahan saat ini. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan manfaat pengolahan mineral tidak justru lebih banyak dinikmati negara pengimpor.

“Pemerintah perlu memperkuat industri strategis berbasis mineral yang memiliki cadangan di dalam negeri, terutama mineral kritis, sekaligus meningkatkan penguasaan teknologi dan memastikan keekonomian proyek memberikan manfaat optimal bagi negara,” ujar Singgih saat dihubungi pertengahan Agustus lalu.

Dia juga mengingatkan bahwa mineral kritis perlu dipandang sebagai aset strategis nasional. Jika teknologi pengolahan dan kelayakan ekonominya belum memadai, ia menilai pemerintah dapat mempertimbangkan pencadangan mineral tersebut sebagai stok strategis hingga Indonesia siap mengolahnya secara optimal.

“Keberhasilan Pemerintah saat ini baru dapat dikatakan berhasil, jika mampu memperbanyak industri semi fabrikasi dan fabrikasi di dalam negeri. Membangun industri pertambangan di dalam negeri, bahkan dapat dikatakan belum berhasil, jika industri hilir atau nilai manfaat optimal masih terjadi di negara importir,” jelas lulusan Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Nikel dan Jalan Terjal di Pentas Global

Nikel menjadi salah satu contoh paling nyata dari perubahan arah tersebut. Sejak larangan ekspor bijih nikel diberlakukan pada 2020, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian berkembang pesat. Indonesia mulai memperbesar perannya dalam produksi bahan antara untuk industri baja tahan karat dan baterai kendaraan listrik.

Ambisi Indonesia membangun industri hilir nikel tidak berjalan tanpa hambatan. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan pemerintah sejak Januari 2020 sempat mendapat penentangan dari Uni Eropa melalui mekanisme penyelesaian sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Uni Eropa menilai kebijakan tersebut, termasuk kewajiban pengolahan dan pemurnian nikel di dalam negeri, tidak sejalan dengan ketentuan perdagangan internasional. Indonesia berpandangan bahwa pembatasan ekspor diperlukan untuk menjaga ketersediaan bahan baku bagi industri domestik, mendorong pembangunan smelter, dan meningkatkan nilai tambah mineral sebelum dipasarkan ke luar negeri.

Pada 30 November 2022, panel WTO memutuskan bahwa larangan ekspor bijih nikel dan kewajiban pengolahan domestik Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan GATT 1994 (General Agreement on Tariffs and Trade 1994) Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan tahun 1994. Indonesia kemudian mengajukan banding pada 8 Desember 2022.

Namun, proses banding menghadapi kebuntuan karena Badan Banding WTO tidak berfungsi akibat kekosongan anggota. Sengketa ini menjadi ujian bagi strategi hilirisasi Indonesia: di satu sisi, pemerintah ingin mempercepat industrialisasi dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam; di sisi lain, kebijakan tersebut berhadapan dengan aturan perdagangan internasional.

Meski masih bersengketa di pusaran global, RI tetap melanjutkan ambisi hilirisasi tersebut. Ketua Bidang Kajian Hilirisasi Mineral Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), Mohamad Toha, menilai hilirisasi nikel di Indonesia relatif lebih berkembang dibandingkan komoditas mineral lainnya.

Namun, pengolahan nikel di dalam negeri masih bertumpu pada produksi barang setengah jadi. Ia juga menilai kebijakan moratorium smelter Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) telah mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari kondisi pasar, ketersediaan pasokan, hingga keberlanjutan industri.

Tantangan selanjutnya adalah mendorong investasi pada industri pengolahan produk akhir yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Dengan begitu, hilirisasi nikel tidak hanya berhenti pada produksi barang antara, tetapi juga mampu memperkuat rantai industri nasional.

“Pemerintah perlu mulai memikirkan bagaimana menarik investasi hilir untuk nikel. Bisa dalam bentuk insentif dan kemudahan lainnya,” ungkap Thoha.

Sementara, Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusumah, menilai industri nikel saat ini menghadapi tekanan biaya operasional, terutama akibat kenaikan Harga Patokan Mineral (HPM) dan harga sulfur. Menurutnya, apabila tekanan tersebut diikuti pengurangan margin lebih lanjut, keberlanjutan operasional perusahaan dapat terancam.

Di sisi lain, pasar nikel dan produk turunannya bergerak sangat dinamis. Karena itu, mekanisme penetapan harga yang kompetitif, kecepatan transaksi, serta fleksibilitas logistik menjadi faktor penting untuk menjaga daya saing produk nikel Indonesia di pasar global.

“Bagi industri nikel yang sudah menghadapi tekanan biaya akibat kenaikan HPM dan harga sulfur, pengurangan margin lebih lanjut, jika ada, akan mengancam keberlanjutan operasional. Pasar nikel dan produk turunannya sangat dinamis. Mekanisme harga, kecepatan transaksi, dan fleksibilitas logistik menjadi kunci daya saing Indonesia di pasar global,” ujar Arif.

Hilirisasi dalam Arsitektur Industri Nasional

Kamis, 1 Oktober 2026, menjadi hari yang berbeda bagi Bahlil Lahadalia. Di Istana Negara, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto melantik 18 pejabat dalam susunan kabinet terbaru. Di antara nama-nama yang dipanggil, Ketua Umum Partai Golkar itu mendapat tugas baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Namun, Bahlil tidak meninggalkan kursi lamanya. Ia tetap dipercaya menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menjadikannya satu-satunya menteri di Kabinet Merah Putih yang merangkap jabatan tersebut.

Rangkap jabatan itu mengundang perhatian. Seusai pelantikan, Bahlil menegaskan bahwa keputusan pengangkatan menteri merupakan kewenangan Presiden.

“Dalam sistem presidensial, mengangkat, memberhentikan Menteri adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Karena itu, semua hal yang terjadi yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden kita harus hargai sebagai hak prerogatif Bapak Presiden,” ungkap Bahlil usai prosesi pelantikan.

Di balik perubahan susunan kabinet tersebut, ada agenda besar yang hendak dipercepat: hilirisasi. Dengan tetap memegang jabatan Menteri ESDM, Bahlil kini berada di posisi yang mempertemukan kebijakan energi, pengelolaan sumber daya mineral, investasi, dan pengembangan industri turunannya.

Sejak awal pemerintahan Prabowo, penguatan agenda ini telah terlihat dari perubahan nomenklatur Kementerian Investasi/BKPM menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi, yang dijabat Rosan Perkasa Roeslani. Pemerintah juga membentuk Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional melalui Keputusan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 3 Januari 2025.

Dalam Pasal 7 Keppres tersebut, Menteri ESDM ditetapkan sebagai ketua satgas, sedangkan salah satu wakil ketua dijabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Kini, lingkup koordinasi itu diperluas melalui pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Pemerintah tampaknya hendak membangun ekosistem kelembagaan dari hulu hingga hilir, mulai dari pengelolaan sumber daya, investasi, penambangan, pengolahan, hingga pengembangan industri turunan.

“Saya melihat bahwa fokus kita kan hilirisasi dari total investasi 100%, 90% ada di sektor ESDM,” imbuh Bahlil.

Pertanyaannya kemudian bukan sekadar siapa yang menduduki kursi baru tersebut. Seberapa jauh ambisi pemerintah mengolah kekayaan alam mampu menciptakan nilai tambah dan memperkuat industri nasional?

Menteri Bahlil optimistis nilai ekspor hasil hilirisasi nikel mencapai US$45 miliar pada 2026. Dengan asumsi kurs Rp17.926,10 per dolar AS, nilai tersebut setara sekitar Rp806,67 triliun. Pemerintah juga menyebut nilai ekspor meningkat dari sekitar US$3,3 miliar pada 2017–2018 menjadi lebih dari US$40 miliar pada 2025.

"Hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional," ujar Bahlil saat membuka Trade Expo Indonesia ke-41 di Tangerang, 14 Oktober 2026.

Hilirisasi telah menjadi bagian dari arsitektur industri nasional. Tantangannya kini bukan sekadar membangun smelter dan meningkatkan ekspor, melainkan memperkuat penguasaan teknologi, memperdalam rantai nilai, serta memastikan kekayaan mineral benar-benar menjadi fondasi kemandirian industri dan kesejahteraan bangsa.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menegaskan bahwa hilirisasi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan nilai jual komoditas tambang. Upaya ini juga menyangkut kemandirian industri dan posisi strategis Indonesia dalam rantai pasok global.

"Ketahanan energi ke depan tidak hanya ditentukan oleh sumber energi, ketahanan energi juga ditentukan apakah kita menguasai bahan baku, teknologi rantai pasok, dan juga dari industri energi tersebut," ungkap Tri dalam seminar "Industri Mineral dan Batu Bara: Kondisi Saat Ini dan Kontribusinya Bagi Masa Depan Bangsa dan Negara" dalam rangka HUT ke-36 Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) di Jakarta, Kamis (10/9).

Menurut Tri, sektor pertambangan dan penggalian masih memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, dengan porsi terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di kisaran 9%–12,5%.

Pengembangan industri pengolahan dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Berbagai industri strategis mulai dibangun, mulai dari baterai kendaraan listrik, alumina, stainless steel, tembaga, dan logam mulia hingga produk turunan mineral lainnya.

Seiring meningkatnya kebutuhan energi, permintaan terhadap mineral penunjang infrastruktur energi juga diperkirakan terus bertambah.

“Tembaga, misalnya, memiliki peran penting dalam pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik yang menjadi tulang punggung sistem kelistrikan,” imbuh Tri.

Regulasi dan Kepastian Usaha

Di balik ambisi tersebut, perjalanan menuju industri bernilai tambah tidak selalu mulus. Pertambangan dan pengolahan mineral membutuhkan investasi besar, pasokan bahan baku yang terjamin, energi kompetitif, serta kepastian pasar dalam jangka panjang.

Regulasi diperlukan agar pengelolaan sumber daya berjalan tertib dan memberikan manfaat bagi negara. Namun, konsistensi kebijakan dan kepastian pelaksanaannya juga menentukan keberanian perusahaan mengambil keputusan investasi.

Ketidakpastian perizinan, perubahan ketentuan operasional, serta persoalan tata kelola dapat memengaruhi perencanaan produksi dan keekonomian proyek. Di sisi lain, pembangunan fasilitas pengolahan yang tidak diimbangi ketersediaan bahan baku berisiko menurunkan tingkat utilisasi dan meningkatkan biaya operasional.

Persoalan ini turut tercermin dalam penerapan skema tahunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), khususnya terkait kepastian kuota produksi yang masih menjadi perhatian pelaku usaha nikel maupun mineral lainnya.

Sekretaris Jenderal APNI, Meidy Katrin Lengkey menjyampaikan bahwa kejelasan persetujuan kuota menjadi penting agar perusahaan dapat menyusun rencana produksi, menjaga kesinambungan pasokan bahan baku, dan memastikan kegiatan operasional berjalan secara ekonomis.

“Persetujuan RKAB tidak hanya berkaitan dengan penetapan kuota produksi, tetapi juga berperan menyelaraskan volume penambangan dengan kebutuhan industri pengolahan, memastikan konservasi cadangan mineral, serta memberikan kepastian operasional dan investasi bagi perusahaan tambang maupun pengelola smelter,” jelasnya.

Berdasarkan hasil revisi, target produksi bijih nikel Indonesia pada 2026 ditetapkan di kisaran 290 juta ton, meningkat dari rencana awal sekitar 270 juta ton. Namun, angka tersebut dinilai masih belum mencukupi kebutuhan bahan baku smelter yang diperkirakan mencapai 300–400 juta ton bijih nikel per tahun.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan pasokan yang dapat memengaruhi keberlangsungan operasional fasilitas pengolahan. “APNI senantiasa mendukung kebijakan Pemerintah dalam menjaga keseimbangan supply-demand, stabilitas harga, serta keberlanjutan industri nikel Indonesia,” imbuhnya.

Karena itu, percepatan hilirisasi membutuhkan koordinasi pemerintah yang efektif, kepastian hukum, pengawasan transparan, serta kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan lingkungan dan keselamatan kerja.

Ukuran keberhasilan pun tidak cukup berhenti pada jumlah smelter atau nilai ekspor. Keterlibatan industri lokal, peningkatan kompetensi tenaga kerja, transfer teknologi, penerimaan negara, dan manfaat bagi masyarakat juga perlu diperhitungkan.

Hulu ke Hilir: Cerita dan Kinerja BUMN-Swasta

Upaya memperkuat rantai nilai mineral Indonesia terlihat melalui kiprah dan kinerja badan usaha milik negara (BUMN) pertambangan melalui PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID yang menaungi enam anggota holding, yakni Bukit Asam, PT Timah, Antam, Inalum, PT Vale Indonesia, dan PT Freeport Indonesia. Dengan portofolio batu bara, timah, emas, nikel, bauksit, aluminium, dan tembaga, holding ini memiliki peluang menghubungkan kegiatan penambangan dengan pengolahan hingga industri lanjutan.

Salah satu pengembangan penting adalah ekosistem bauksit, alumina, dan aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat. MIND ID bersama Inalum dan Antam mengembangkan smelter aluminium berkapasitas 600 ribu metrik ton per tahun serta Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase II berkapasitas 1 juta metrik ton per tahun. Menurut MIND ID, nilai bauksit dapat meningkat hingga sekitar 70 kali lipat setelah diolah menjadi aluminium.

Di sektor tembaga, Freeport Indonesia mengembangkan smelter di Gresik dan fasilitas Precious Metal Refinery untuk mengolah anode slime menjadi logam mulia. Sementara itu, PT Amman Mineral Industri (AMIN), bagian dari AMMAN, membangun smelter berkapasitas input 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun dan fasilitas pemurnian logam mulia di atas lahan 150 hektare, sekitar 1,5 kilometer dari Pelabuhan Benete.

Kedua fasilitas AMIN tersebut berstatus Proyek Strategis Nasional, dengan pasokan konsentrat dari tambang Batu Hijau dan, pada masa mendatang, tambang Elang. Peluang pengembangan industri tembaga semakin besar seiring pertumbuhan kebutuhan untuk elektrifikasi dan digitalisasi.

Tenaga Ahli Profesional Lembaga Ketahanan Nasional, Edi Permadi, menyebut permintaan tembaga memasuki fase pertumbuhan struktural. “Dunia sedang memasuki fase supercycle struktural, di mana kebutuhan tembaga tumbuh secara simultan dari dua arah besar yakni elektrifikasi dan digitalisasi,” ujar Edi.

Kendaraan listrik membutuhkan lebih banyak tembaga dibandingkan kendaraan konvensional, sementara pembangunan pusat data untuk mendukung kecerdasan buatan memerlukan pasokan energi dan infrastruktur kelistrikan yang besar.

“Semua ini terjadi secara bersamaan, saling memperkuat, dan mendorong konsumsi tembaga ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya,” lanjutnya.

Integrasi rantai pasok juga dikembangkan perusahaan lain. PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) melalui PT Merdeka Tsingshan Indonesia mengembangkan fasilitas Acid Iron Metal (AIM) yang memanfaatkan bijih pirit sisa pengolahan Tambang Tembaga Wetar untuk menghasilkan asam sulfat dan uap bagi produksi mixed hydroxide precipitate (MHP) di pabrik high pressure acid leach (HPAL). Inisiatif ini mendukung ekonomi sirkular dan efisiensi bahan baku baterai kendaraan listrik.

Di Pulau Obi, Maluku Utara, Harita Group melalui PT Trimegah Bangun Persada Tbk (TBP) mengintegrasikan penambangan dan pengolahan nikel. Berdasarkan MROR 2025, cadangan dan sumber daya bijih nikelnya mencapai 310,8 juta WMT. Sepanjang 2025, penjualan bijih nikel mencapai 30,59 juta WMT, naik 28,8%.

TBP mengoperasikan tiga smelter rotary kiln electric furnace (RKEF) berkapasitas total sekitar 240.000 ton kandungan nikel dalam feronikel per tahun, serta fasilitas HPAL berkapasitas gabungan 120.000 ton logam nikel-kobalt per tahun. Penjualan MHP dan turunannya, nikel sulfat, mencapai 130.551 ton pada 2025, meningkat 27,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Ceria Corp mengembangkan smelter RKEF, produksi nickel matte, dan fasilitas HPAL di Wolo, Kolaka, Sulawesi Tenggara, dengan target mengolah feronikel dan MHP menjadi prekursor serta bahan katoda baterai.

Pengalaman mengunjungi smelter nikel di Sorowako dan fasilitas pengolahan timah di Muntok memperlihatkan betapa cepat agenda hilirisasi bergerak, dari pembangunan fasilitas pengolahan hingga penguatan industri mineral di dalam negeri. Dalam beberapa tahun, hilirisasi berkembang dari amanat kebijakan menjadi agenda strategis nasional yang ditandai dengan bertambahnya lembaga terkait dan meningkatnya kapasitas pengolahan.

Namun, di balik progres tersebut, masih terbentang jalan panjang untuk memperdalam rantai nilai, menguasai teknologi, dan mendorong produksi barang jadi bernilai tambah tinggi. Pada akhirnya, keberhasilan hilirisasi bukan hanya tentang seberapa cepat smelter dibangun, melainkan sejauh mana kemajuan itu mampu mengubah kekayaan mineral menjadi kekuatan industri dan manfaat nyata bagi negeri.