Menteri Kelautan Tunggu Komando Presiden Tindak Kapal Timah Ilegal

Menteri Kelautan Tunggu Komando Presiden Tindak Kapal Timah Ilegal

Jakarta – TAMBANG. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, gerah juga dengan banyaknya kapal hisap timah yang masuk ke pesisir pantai Kepulauan Bangka Belitung. Ia mengaku siap menindak tegas, bila Presiden Joko Widodo memberi komando.

“Saya tinggal menunggu perintah pak presiden saja. Apakah ini penambangan ilegal, dan apakah kapal hisap ini termasuk kapal yang harus saya tertibkan. Kalau pak presiden perintah saya, saya kerjakan,” ungkap Susi, di Jakarta (22/6).

Akhir tahun lalu, menteri perempuan ini tak segan menenggelamkan kapal-kapal nelayan asing ilegal yang masuk ke perairan Indonesia. Dan menurutnya, tugas dan fungsi yang diembannya tak hanya terbatas pada soal perikanan, tapi juga soal kelautan.

Susi mengaku kerap mendengar keluhan para nelayan di kawasan Bangka Belitung yang terganggu oleh aktivitas kapal hisap timah yang banyak beroperasi di sana.

“Saya sudah pernah kirim surat ke Gubernur [Provinsi Bangka Belitung]. Tapi, sampai saat ini belum ada tanggapan resmi dari gubernur atas surat saya,” jelasnya lagi.

Ia pun berencana akan meneruskan rancangan peraturan yang melarang kegiatan industri di wilayah 0-4 mil lepas pantai. Area perairan tersebut akan dikhususkan sebagai kawasan konservasi, seperti penanaman bakau dan tempat pembiakkan ikan.

Artikel Terkait

Soal Target 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, IMA Minta Kontribusi Industri Dilihat Utuh

Soal Target 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, IMA Minta Kontribusi Industri Dilihat Utuh

Jakarta, TAMBANG — Indonesia Mining Association (IMA), merespon arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai hasil tambang sebesar 70 persen dinikmati oleh negara. Direktur Eksekutif IMA, Sari Esayanti menjelaskan bahwa IMA memahami arahan Presiden agar pengelolaan sumber daya pertambangan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat. “Dalam menerjemahkan target 70 persen, IMA

By Rian Wahyuddin