Menteri Jonan Dorong Pembentukan Otoritas Pemetaan Wilayah Rawan Gempa
Jakarta, TAMBANG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mendorong adanya pembentukan institusi pemerintahan, yang memiliki kewenangan untuk menentukan wilayah rawan gempa. Otoritas tersebut dapat menginformasikan perihal wilayah layak huni yang mengacu pada kajian geologi.
“Saya kira harus ada otoritas mewakili negara yang menginformasikan kepada masyarakat luas terkait. Saran saya front runner-nya itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Badan geologi akan mendukung untuk bisa menjelaskan dan ada pencegahan,” kata Jonan saat membuka acara geoseminar bertajuk Informasi Geologi Sebagai Dasar Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Terjadinya Gempa Bumi Palu, di Kementerian ESDM, Jumat (12/10).
Menurutnya, rencana tata ruang di Indonesia perlu dipelajari lagi, dipetakan wilayah mana yang tergolong dalam wilayah rawan bencana geologi. Hal itu penting dilakukan demi memastikan daerah-daerah yang pantas dijadikan hunian tempat tinggal.
“Dengan adanya otonomi daerah dan penyusunan rencana tata ruang wilayah yang diserahkan kepada pemerintah daerah atau kota, perlu peninjauan secara saintifik atau keilmuan daerah mana yang bisa digunakan untuk hunian manusia dalam berbagai kegiatan,” bebernya.
Kemudian, penyusunan tata ruang itu juga harus dibarengi dengan analisa kegeologian melalui pokok-pokok mitigasi bencana. Tujuannya, untuk menghindari jumlah korban yang lebih besar saat terjadi gempa bumi, gunung meletus dan tsunami.
“Sudah mulai dipikirkan kalau gempanya 7 Skala Richter (SR) akan berbeda ongkos (bangunan) dengan 6 SR. Bahkan gempa 9 SR bisa dua sampai tiga kali lebih mahal,” ucap Jonan.
Hal ini dipermudah dengan adanya peta rawan bencana yang sudah disusun oleh Badan Geologi Kementerian ESDM, yang dikirimkan setiap bulan kepada pemerintah daerah.
Jonan menyinggung soal instruksi Presiden Joko Widodo yang mengatakan, bahwa diseminasi informasi dini terkait bencana geologi kepada masyarakat akan meningkatkan kesadaran mereka.
“Dalam rapat terbatas bersama Presiden, beliau mengatakan saya minta diinformasikan sedini mungkin dan secara betul biar masyarakat juga siap,” tutup Jonan.
