Menteri ESDM Minta Arahan Presiden Untk Evaluasi WK Migas Yang Terlantar

Menteri ESDM Minta Arahan Presiden Untk Evaluasi WK Migas Yang Terlantar

Jakarta,TAMBANG,Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi atas izin-izin di sektor migas yang belum juga dikelola. Kepada Presiden Ia menyebutkan bahwa masih ada sejumlah wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) yang sudah berizin namun belum dioperasikan. Hal ini membuat potensi produksinya tetap terlantar. Kondisi ini dinilai menghambat optimalisasi sumber daya migas nasional.

“Kami juga laporkan kepada Bapak Presiden bahwa di sekitar blok-blok ini ternyata masih banyak blok-blok yang bisa kita kerjakan, tetapi pemegang izinnya sudah lama dipegang dan tidak beroperasi dan ini bisa meningkatkan lagi kurang lebih sekitar 5.000 sampai dengan 7.000 barel per hari di sekitar sini (Natuna),” terang Bahlil saat meresmikan produksi perdana Lapangan Forel dan Terubuk di FPSO Marlin Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (16/5).

Lantas Bahlil memohon izin dan arahan langsung dari Presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas izin-izin yang mangkrak tersebut. Ia berharap sebagian blok yang tidak aktif dapat dialihkan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) lain yang lebih siap menggarap.

“Kami mohon izin Bapak Presiden dan mohon arahan. Sekiranya Bapak Presiden berkenan, kami akan mengevaluasi izin-izin ini untuk kita kembalikan kepada KKKS lain yang mampu mewujudkan agar bisa meningkatkan lifting, untuk menuju kedaulatan energi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden,” tegasnya.

Sebagai landasan, Kementerian ESDM telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 110.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan. Regulasi ini mengatur kriteria blok terlantar, antara lain lapangan non-produksi selama dua tahun berturut-turut, POD selain yang pertama yang tidak dikerjakan selama dua tahun, serta struktur discovery yang tak ditindaklanjuti dalam tiga tahun.

Dalam regulasi tersebut, diatur bahwa kriteria Bagian Wilayah Kerja (WK) Migas potensial yang belum diusahakan antara lain terdapat lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan plan of development (POD) selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan selama 2 tahun berturut-turut. Selain itu juga apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto hadir secara hybrid untuk meresmikan Lapangan migas Forel beroperasi sejak 12 Mei 2025, telah memproduksi 10.000 BOPD dan memiliki potensi hingga 13.500 BOPD. Lapangan Terubuk, yang onstream sejak 24 April 2025 dengan kapasitas awal 4.000 BOPD, ditargetkan mencapai 6.500 BOPD dan 60 MMSCFD gas setelah fasilitas Terubuk M beroperasi pada Oktober mendatang. Total tambahan kapasitas sebesar 30.000 BOEPD, dengan total nilai investasi mencapai USD 600 juta. Lapangan migas ini juga ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 2.300 orang pada masa konstruksi.

Melalui restu Presiden, Bahlil meyakini evaluasi dan penataan ulang izin KKKS diharapkan dapat mempercepat pengelolaan blok-blok migas terlantar, mendongkrak produksi, dan mewujudkan kedaulatan energi nasional.

Artikel Terkait

PTBA Optimalkan AI Perkuat Kinerja Perusahaan dan Efektivitas Program Sustainability

PTBA Optimalkan AI Perkuat Kinerja Perusahaan dan Efektivitas Program Sustainability

Jakarta, TAMBANG – PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID, terus memperkuat transformasi digital melalui optimalisasi pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung produktivitas pekerja dan efektivitas pelaksanaan program keberlanjutan (sustainability). Langkah ini diwujudkan melalui Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan AI dan Tools Lainnya untuk Meningkatkan Produktivitas dan Efektivitas

By Rian Wahyuddin
Soal Target 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, IMA Minta Kontribusi Industri Dilihat Utuh

Soal Target 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, IMA Minta Kontribusi Industri Dilihat Utuh

Jakarta, TAMBANG — Indonesia Mining Association (IMA), merespon arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai hasil tambang sebesar 70 persen dinikmati oleh negara. Direktur Eksekutif IMA, Sari Esayanti menjelaskan bahwa IMA memahami arahan Presiden agar pengelolaan sumber daya pertambangan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat. “Dalam menerjemahkan target 70 persen, IMA

By Rian Wahyuddin