Jakarta, TAMBANG – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan menegaskan mobil listrik jangan bergantung pada impor. Hal ini harus dilakukan Indonesia karena telah memiliki segala yang diperlukan.
”Harus dipikirkan bagaimana kita membuat sebanyak mungkin di dalam negeri, agar costnya lebih murah karena market kita besar dan barang raw materialnya kita juga punya,” ungkap Luhut dalam keterangan resmi, Jumat (18/10).
Lebih lanjut Luhut mengungkapkan, Indonesia juga memiliki SDM serta teknologi yang dikembangkan bersama dengan pihak luar. Dengan semangat yang ada, Luhut yakin Indonesia pasti bisa.
“Jadi bagaimana kita menjual kehebatan kita ini, jangan kita hanya impor saja, kita buat di dalam, jadi menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, menambah pendapatan dari pajak dan sebagainya,” lanjut Luhut.
Hal ini diungkapkan Luhut saat menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT PLN (Persero) dengan 20 perusahaan terkait pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk percepatan kendaraan listrik berbasis baterai.
Luhut mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk mewujudkan program strategis ini. Selain itu ia mengatakan, hal ini dapat tercapai berkat team work yang baik antar kementerian, lembaga dan juga swasta.
“Kalau kita bersinergi seperti ini, pasti bisa kita wujudkan, kita tidak boleh berhenti disini, segala macam aturan yang diperlukan akan kita penuhi. Yang penting kita harus team work, jangan jadi single fighter, karena team work itu akan bisa menyelesaikan banyak hal,” ujar Luhut.
Menurut Luhut, mewujudkan ekosistem kendaraan listrik yaitu penyediaan kendaraan listrik dan penyediaan Stasiun Pengisian Kelistrikan Umum/SPKLU dinilai sangat penting. Hal ini dikarenakan tingkat polusi yang sudah semakin mengkhawatirkan. Penggunaan kendaraan listrik secara massal adalah salah satu jawaban untuk mengurangi tingkat polusi tersebut.
“Kalau hal ini tidak kita wujudkan, maka dengan tingkat polusi yang sudah semakin parah ini, kita bisa bayangkan bagaimana dampaknya terhadap anak cucu kita, mereka nanti bisa menjadi generasi yang stunting akibat terpapar polusi,” kata Luhut.
Ia mengungkapkan polusi ini menjadi musuh bersama. Salah satu yang akan dilawan adalah mengurangi polusi dari kendaraan bermotor. Caranya adalah dengan memakai kendaraan listrik.
Sebagai informasi, ada 20 dokumen MoU yang ditandatangani, antara lain MoU pengembangan infrastruktur KBN antara PLN dengan LEN. Kemudian MoU kerja sama penyiapan ekosistem SPKLU antara PLN dengan Bluebird, Bakri Autopark, MAB, Gojek, Grab, dan Trans Jakarta.
Berikutnya MoU Kerja sama penyediaan SPKLU antara PLN dengan Pertamina, Jasa Marga, Angkasa Pura II dan PT POS Indonesia. Selanjutnya MoU antara PLN dengan BCA, Lippo Mall dan Taman Impian Jaya Ancol terkait penyediaan SPKLU. Terakhir MoU antara PLN dengan Nissan, BMW, DFSK, Mitsubishi, Gesits dan Tesla terkait bundling kendaraan listrik.
Dalam hal ini, mengacu pada Perpres No 55 tahun 2019, tentang program percepatan kendaraan listrik berbasis baterai. Dalam pasal 3 diberikan penugasan terhadap PT PLN (persero) dalam rangka penyediaan infrastruktur listrik untuk kendaraan listrik berbasis baterai.
Di tempat yang sama, PLT Direktur Utama PT PLN (Persero), Sripeni Intan Cahyani menyatakan PLN sangat siap dengan penugasan ini. Menurutnya, penandatanganan MoU ini hanya langkah awal dan pihaknya tidak akan berhenti hanya sampai disini.
“Kami berterima kasih sekali atas support yang tiada kenal lelah dari Menko Maritim, Luhut B. Pandjaitan. Dalam hal ini beliau mendorong dengan keras agar proses ini dapat berjalan dengan cepat. Setelah kami ditantang oleh Pak Menko, kami langsung membentuk tim, kami langsung bertemu door to door dan kami langsung menyiapkan MoU ini, yang jelas kami sudah siap,” ungkap Sri.
Sri mengaku sudah menyiapkan tim. Langkah selanjutnya akan dilakukan dalam tempo satu bulan ini. PLN akan melakukan join planning untuk segera menyiapkan perencanaan agar bisa cepat menyediakan SPKLU.
Turut hadir dalam Penandatanganan MoU Kerjasama Percepatan Program Kendaraan Listrik Berbasis Baterai, antara lain, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M. Nasir, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza, dan seluruh perwakilan dari penandatangan MoU yang terdiri dari kementerian dan lembaga serta pihak swasta.
