Menko Luhut dan Sekretaris John Kerry Dorong Implementasi Energi Terbarukan Dalam Negeri
Jakarta, TAMBANG – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dan Utusan Khusus Presiden AS untuk Iklim, Sekretaris John Kerry mendukung aksi iklim dan penyebarluasan energi baru terbarukan di dalam negeri.
Pembahasan komitmen dan inovasi Indonesia dalam aksi iklim tersebut dibahas Kamis (1/9) di Tri Hita Karana Climate Road to G20 High Level Dialogue bertajuk “Making History for Climate Action: Unlocking Finance for the Energy Transition and Oceans”. Acara ini digagas oleh B20, KADIN, United in Diversity Foundation, SDSN, ICC, dan Global Blended Finance Taskforce.
Dengan target iklim global di bawah Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB yang kurang dari satu dekade lagi, dunia memasuki periode di mana sebuah aksi nyata harus dilakukan.
Cuaca panas yang ekstrem, kejadian banjir, turunnya kualitas udara, dan hilangnya keanekaragaman hayati adalah beberapa bukti bahwa perubahan iklim itu nyata. Untuk itu, tindakan cepat tanggap untuk menciptakan transformasi sangat penting, termasuk transisi energi.
“Pasar transisi energi adalah pasar terbesar yang pernah terjadi di dunia. Ini bukan sesuatu yang perlu kita takuti, melainkan perlu kita sambut. Hal ini juga merupakan kesempatan terbaik yang pernah kita miliki sejak era revolusi industri untuk berinvestasi dan berinovasi. Saya sangat senang berada di Bali dan bekerja bersama Indonesia untuk mempercepat transisi energi bersih, baik di sini maupun di seluruh dunia,” tutur Sekretaris John Kerry, dikutip Senin (5/9).
Sementara, Luhut menyampaikan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia dalam hal konsumsi energi karena didorong oleh pembangunan ekonomi yang kuat, urbanisasi yang meningkat, dan pertumbuhan penduduk yang stabil.
“Tugas kami adalah menyusun jalur transisi menuju sistem energi yang bisa melindungi kekayaan alam Indonesia, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui udara yang lebih bersih dan kesehatan yang lebih baik. Peluang untuk melakukan perubahan transformasi dalam bauran energi Indonesia tersebut terdapat pada pada sumber energi terbarukan yang belum dimanfaatkan,” kata Luhut Binsar Pandjaitan.
“Target kami adalah memiliki energi baru dan terbarukan sebesar 21 gigawatt pada 2030. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan peta jalan untuk membangun industri tersebut,” tambah Luhut.
Indonesia sedang menempuh satu jalur yaitu untuk meningkatkan pangsa energi terbarukan sesuai dengan target pemerintah, dan jalur kedua untuk mengembangkan rencana nasional yang. Akan menghentikan penggunaan bahan bakar fosil, terutama batu bara di tahun-tahun mendatang.
Indonesia akan membutuhkan teknologi dan investasi untuk energi terbarukan dan akan menyederhankan regulasi terkait lingkungan agar bisa mewujudkan cita-cita energi terbarukan tersebut. Indonesia juga telah mengembangkan pendekatan blended finance untuk bahan bakar fosil yang akan ditiadakan.
“Kami mencari cara untuk ‘melembagakan’ prosestransfer teknologi dan pembiayaan agar kedua hal tersebut dapat berlanjut dari waktu ke waktu,” tandasnya.
Terkait blended finance, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan kemitraan nasional dan global untuk menginisiasi solusi blended finance. Kemitraan ini akan berinvestasi dengan berdasarkan nilai dari Tri Hita Karana yang digagas oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo.
