Menko Bahlil Dorong Hilirisasi hingga Produk Akhir, Evaluasi Pembangunan Smelter
Jakarta, TAMBANG – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mendorong pengembangan industri hilirisasi mineral di Indonesia agar tidak berhenti pada produksi bahan setengah jadi.
Karena itu, Pemerintah berencana mengevaluasi pembangunan smelter yang hanya menghasilkan produk antara untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Bahlil mengatakan, Indonesia saat ini telah berhasil membangun ekosistem industri baterai kendaraan listrik yang terintegrasi, mulai dari sektor pertambangan hingga produksi sel baterai. Capaian tersebut menjadi salah satu bukti konsistensi pemerintah dalam mendorong hilirisasi sumber daya alam.
“Alhamdulillah, sekarang Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil membangun industri hilirisasi dengan ekosistem baterai kendaraan listrik yang terintegrasi dari tambang hingga sel baterai,” ujar Bahlil dalam persemian Minerba Convex 2026 di JIExpo, Jakarta, Senin (2/11).
Menurutnya, perkembangan industri baterai nasional telah menempatkan Indonesia sebagai pemasok bahan baku penting dalam rantai pasok global. Bahkan, Amerika Serikat kini memperoleh bahan baku prekursor dan katoda dari Indonesia.
Indonesia juga telah memiliki fasilitas produksi baterai kendaraan listrik melalui sejumlah proyek strategis yang melibatkan investor global dan perusahaan nasional.
Bahlil menyebutkan, terdapat tiga proyek pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik yang tengah dibangun. Salah satunya berlokasi di Weda Bay, yang baru saja diresmikan oleh Presiden.
Sementara itu, proyek yang melibatkan LG dan Hyundai telah diresmikan pada 2024 di Karawang. Adapun proyek pengembangan baterai yang melibatkan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) direncanakan diresmikan oleh Presiden pada bulan ini di Karawang.
Bahlil menegaskan, perkembangan tersebut tidak terlepas dari konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan hilirisasi. Namun, ia mengakui bahwa industri hilirisasi Indonesia saat ini masih didominasi oleh produk setengah jadi.
“Saya jujur mengatakan kepada teman-teman pengusaha bahwa industri hilirisasi kita saat ini masih mayoritas menghasilkan produk setengah jadi, sekitar 50–60%. Ini yang sedang kita evaluasi,” katanya.
Ia menilai, pemerintah perlu mengkaji kembali arah pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter, khususnya yang hanya menghasilkan produk setengah jadi. Bahlil bahkan membuka kemungkinan penerapan moratorium terhadap pembangunan smelter dengan karakteristik tersebut.
“Mungkin kita perlu membuat kajian, Pak Dirjen Minerba, apakah masih memungkinkan untuk membangun smelter yang produknya hanya setengah jadi? Atau kita perlu melakukan moratorium terhadap pembangunan smelter yang hanya menghasilkan produk setengah jadi?” ujarnya.
Menurut Bahlil, kebijakan hilirisasi ke depan perlu lebih diarahkan pada pengembangan produk akhir yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat keterkaitan industri di dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan setengah jadi.
“Yang perlu kita dorong adalah produk akhir. Supaya bahan setengah jadi yang bagus ini tidak semuanya diekspor ke luar negeri. Indonesia harus mendapatkan manfaat secara utuh,” tegasnya.
Ia menambahkan, evaluasi terhadap arah pembangunan smelter dan pengembangan industri hilirisasi masih berlangsung. Pemerintah akan mengkaji kebijakan yang diperlukan untuk mendorong peningkatan nilai tambah, memperkuat industri nasional, serta memastikan sumber daya alam Indonesia memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara.
