Jakarta, TAMBANG – Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat untuk menjadi inisiator konsep Asia Zero Emission Community (AZEC) dalam menurunkan emisi karbon di wilayah Asia.
Aksi ini dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Jepang, Funmio Kishida di sela-sela pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Senin 14 November 2022. Melalui konsep ini juga Indonesia mendapat suntikan dana sebesar USD 500 juta.
“Melalui inisiatif AZEC ini, Indonesia mendapatkan prioritas pertama pendanaan sebesar USD500 juta untuk mengimplementasikan program transisi energi dan memperluas kerja sama serta inisiatif dekarbonisasi publik- dan swasta,” demikian bunyi keterangan resmi Kementerian ESDM, dikutip Rabu (16/11).
Inisiatif AZEC didasari dari keyakinan kedua negara bahwa Asia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global akan menjadi motor penggerak perekonomian dunia. Asia juga dinilai menjadi model kerja sama dalam mewujudkan proses transisi energi yang rasional, berkelanjutan, dan berkeadilan dengan tetap mempertimbangkan kondisi nasional yang berbeda.
Kedua negara juga meyakini keamanan pasokan, keterjangkauan, dan people oriented adalah kunci utama dalam proses transisi energi untuk mencapai tujuan Net Zero Emission yang memungkinkan Asia dapat memimpin proses transisi energi global tanpa mengorbankan pembangunan ekonomi.
Jepang dan Indonesia memiliki kepedulian yang sama bahwa energi dan ekonomi harus bekerja sama untuk mencapai kemakmuran dengan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengubah energi menuju netralitas karbon atau emisi nol bersih.
Berdasar hal itu, kedua negara menyerukan kepada negara-negara Asia lainnya yang berpikiran sama untuk bergabung dalam inisiatif ini. Kedua negara percaya bahwa kerjasama dan kolaborasi dalam berbagi, mensinergikan pengalaman dan kapasitas dengan prinsip saling menguntungkan adalah kunci untuk mewujudkan konsep AZEC.
Turut hadir Menteri ESDM, Arifin Tasrif, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani.
