Tambang Today

Mekanisme Subsidi Elpiji, Pengamat: Lebih Baik Dibuat Seperti BLT

Muflihun Hidayat

10 Jul 2018 — 1 min read

Jakarta, TAMBANG – Direktur Eksekutif ReforMiner, Komaidi Notonegoro mengatakan, tata cara pemberlakuan subsidi Elpiji lebih baik dibuat seperti mekanisme pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hanya saja, cara penyuntikan dana subsidinya tidak dibagikan secara tunai, tapi ditransfer ke kartu khusus. “Lebih baik subsidi langsung ke orangnya. Kalau dibuat seperti BLT, resiko penyalahgunaan lebih minim,” kata Komaidi kepada tambang.co.id, Selasa (10/7). Mekanisme ini meniru cara pemberian subsidi di luar negeri. Di pusat pembelanjaan, setiap produk dipasang banderol harga yang sama bagi semua kalangan. Tapi dengan menyodorkan kartu khusus, masyarakat pra sejahtera bisa memperoleh potongan diskon, atau selisih harga dibayarkan melalui kartu tersebut yang sudah terisi saldo subsidi. Ide ini muncul lantaran ujicoba distribusi Elpiji 3 Kg nonsubsidi, yang sudah berjalan sepekan lebih, tidak memperoleh respon positif dari konsumen. Elpiji berwana pink dengan varian Bright Gas ini hanya laku beberapa tabung saja, hitungan jari. Di salah satu lokasi apartemen di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Utara, dari 10 tabung Elpiji pink yang dipasok, hanya terjual dua. Sementara di kompleks apartemen lain, di sekitaran Kelapa Gading, belum ada tabung yang terjual dari stok tiga buah. Menurut Komaidi, respon yang kurang positif ini disebabkan oleh faktor kurangnya sosialisasi dan publikasi. Saat ditanya, bukankah harga yang terlalu mahal merupakan faktor utama tabung ini tidak laku? Komaidi menjawab, soal harga, kisarannya tidak terlampau jauh antara Elpiji non subsidi yang 3 Kg dengan yang 5,5 kg. Bagi mereka yang sudah terbiasa konsumsi gas non subsidi, itu bukan masalah. “Tapi kalau harganya dibandingkan dengan yang subsidi ya jauh. Ini mirip seperti masalah di BBM. Ada mobil mewah yang masih mengkonsumsi Premiun,” ujar Komaidi. Selain sosialisasi dan publikasi, ia juga menekankan tentang perlunya edukasi. Masyarakat mampu harus diajarkan secara perlahan untuk beralih ke tabung nonsubsidi. “Di luar itu, perlu juga regulasi yang mengatur soal siapa saja yang berhak ambil Elpiji subsidi,” pungkas Komaidi.

Artikel Terkait

Bahlil Tegaskan Persetujuan RKAB Tiga Anak Usaha Bayan Tak Terkait Akuisisi Haji Isam

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan persetujuan perubahan RKAB 2026 tiga anak usaha PT Bayan Resources Tbk (BYAN) tidak terkait dengan rencana pengalihan saham Bayan kepada PT Jhonlin Baratama milik Haji Isam.

Enlit Asia dan MKI Electricity Connect 2026 Resmi Dibuka, Dorong Ketahanan Energi ASEAN

Jakarta, TAMBANG - Enlit Asia dan MKI Electricity Connect 2026 resmi dibuka di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Selasa (22/9/2026). Berlangsung hingga 24 September 2026, ajang ini mempertemukan pemerintah, perusahaan utilitas, pelaku industri, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi untuk membahas tantangan dan peluang sektor energi di Indonesia

Enlit Asia dan MKI Electricity Connect 2026 Hadirkan 280+ Perusahaan Global

Jakarta, TAMBANG – Sektor ketenagalistrikan Indonesia tengah memasuki fase transformasi yang penting. Peningkatan permintaan listrik, integrasi energi terbarukan, modernisasi jaringan, digitalisasi, serta meningkatnya kebutuhan listrik dari sektor industri dan pusat data mendorong kebutuhan akan sistem ketenagalistrikan yang semakin andal, fleksibel, dan tangguh. Dalam konteks tersebut, Enlit Asia dan MKI Electricity Connect

Bos Perminas Buka-Bukaan Tantangan Pengembangan Logam Tanah Jarang di Dalam Negeri

Jakarta, TAMBANG – Presiden Direktur PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas), Gilarsi Wahju Setijono mengungkap sejumlah tantangan pengembangan komoditas logam tanah jarang (LTJ) di dalam negeri. Saat ini, Perminas sudah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) LTJ eksplorasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Mamuju, Sulawesi Barat. Kata Gilarsi, tantangan