Majalah TAMBANG Gelar Indonesia Mining Forum dan Buka Puasa Bersama
Jakarta, TAMBANG – Majalah TAMBANG kembali mengadakan Indonesia Mining Forum (IMF) dengan tema Kepastian Hukum dan Investasi Pertambangan. Kali ini, acara dilangsungkan di The Darmawangsa Hotel Jakarta dan ditutup dengan buka puasa bersama sesuai protokol kesehatan.
“Terima kasih sudah berkenan hadi di acara diskusi sekaligus ngabuburit bersama dalam acara Indonesia Mining Forum dengan tema Kepastian Hukum dan Invetasi Pertambangan,” kata Direktur Utama Majalah TAMBANG, Atep Abdurofiq di Jakarta, Rabu (13/4).
Dalam sambutannya itu, Ia kemudian mengatakan bahwa acara rutin tahunan ini sengaja dilaksanakan sebagai jembatan dan katalisator antara badan usaha, asosiasi serta swasta dengan pemerintah dalam mencari titik temu seputar persoalan tambang yang mencuat beberapa waktu belakangan.
“Ini momen luar biasa karena belakangan banyak isu, ada larangan ekspor, berentet kemudian pencabutan IUp mineral dan batu bara, setelah itu ada PR lanjutan yaitu turunan UU No 3 tahun 2020 dan sederet masalah lain. Kita diskusikan kali ini. Majalah Tambang menjadi katalisator bagi pemerintah, swasta dan pelaku usaha pertambangan,” ungkapnya.
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Nurul Ichwan menyampaikan bahwa sejak adanya UU Nomor 3 tahun 2020, aktivitas pertambangan menjadi lebih baik terutama di sektor hilir.
“Ketika punya UU Minerba 2009 dan 2020, kelihatan grafiknya meningkat dari sisi industri. Terkait hilirisasi berbicara dari suplai dalam negeri,” ungkap Nurul.
Lebih lanjut dia menyebut, dengan adanya aturan anyar ini, pemerintah lebih leluasa meminta badan usaha untuk melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan pertambangan. Padahal sebelumnya pengsaha tambang yang biasanya berasal dari luar daerah, jarang melibatkan penduduk sekitar.
“Tambang biasanya berasal dari luar daerah dan tidak melibatkan masyarakat sekitar. Nah sekarang pemerintah menginginkan pengusaha tambang melibatkan masyarakat setempat terutama untuk UMKM,” ujar Nurul.
Sementara, Asdep Pertambangan Kemenko Maritim dan Investasi, Tubagus Nugraha dalam paparannya mengatakan bahwa saat ini sektor industri memiliki 133 project pengolahan dan pemurnian mineral yang di dominasi oleh nikel.
“Ada proyek 133 smelter mineral. Komoditas nikel mendominasi. nikel sudah luar biasa. Jadi kalau dibilang indeks. Kita punya keungulan kompepetitif. Kita ingin meumbuhkan pertumbuhan di luar jawa di industri ekstraktif,” imbuhnya.
Tubagus merinci, jumlah smelter tersebut terdiri dari smelter nikel 101, smelter bauksit 13, smelter tembaga 5, smelter besi 10, smelter mangan 2 dan smelter timbal dan seng 2.
Semelter yang sudah beroperasi kata dia baru mencapai 48 smelter. Sementara, smelter yang masih dalam proses konstruksi mencapai 50 dan dalam tahap perencanaan mencapai 35.
Acara turut dihadiri Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba, Sugeng Mujiyanto, Partner PwC Indonesia, Dedy Lesmana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, Hendra Sinadia, Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, Meidy Katrin Lengkey. Kemudian Direktur Eksekutif Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia, Bambang Tjahjono.
Ada juga Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Rizal Kasli, KetuaUmum Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Muhammad Burhanudinnur, KetuaUmum Asosiasi Profesi Metalurgi Indonesia, Bouman T Situmorang, KetuaUmum Perkumpulan Industri Alat Besar Indonesia, Jamalludin.
