Tambang Today

MA Kabulkan PK Freeport atas Pajak Air Tanah Pemprov Papua

Ragil Wibowo

20 Apr 2018 — 1 min read

Jakarta, TAMBANG – PT Freeport Indonesia mengalahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua terkait perkara tunggakan dan denda pajak air 10 persen. Putusan MA menegaskan, mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. Freeport Indonesia, tertanggal 27 Februari 2018. “Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-79857/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017,” tulis putusan MA yang diketuai oleh Halim Yulius, tertera dalam direktori situs mahkamahagung.go.id. Keputusan tersebut, membatalkan keputusan Pengadilan Pajak pada 18 Januari 2017 yang menolak permohonan banding Freeport dan mengesahkan tagihan pajak air permukaan Pemerintah Provinsi Papua ke Freeport selama 2011-2015 dengan nilai Rp 2,6 Triliun. Mahkamah Agung (MA) pun mengungkapkan alasan permohonan peninjauan kembali dapat dibenarkan. Karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor 188.4/60/Tahun 2015 Tanggal 06 Maret 2015 dengan aturan perubahan berikutnya, secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak. Perkara ini dinilai bersifat khusus yaitu Lex specialis derograt lex geralis dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi pembuatnya. Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-79857/PP/M.XVB/24/2017 tanggal 18 Januari 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan “Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan, karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” bunyi putusan tersebut. Perkara ini bermula dari tagihan Pemprov Papua atas pajak air permukaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Serta pajak air permukaan sebesar 10 persen dari jumlah volume air bawah tanah atau air permukaan yang diambil dan dimanfaatkan.

Artikel Terkait

BUMA International Group Produksi Batu Bara 17 Juta Ton pada Kuartal II 2026

Jakarta, TAMBANG – PT BUMA Internasional Grup Tbk (IDX: DOID) mencatat peningkatan produksi batu bara pada kuartal II 2026 seiring membaiknya kinerja operasional di Indonesia dan Australia. Perusahaan membukukan produksi batu bara sebesar 17 juta ton, naik 20 persen dibandingkan kuartal sebelumnya, sementara volume pengupasan lapisan tanah penutup (overburden removal) meningkat

PHE Lepas Pantai Bunyu Lakukan Sosialisasi Eksplorasi Sumur Migas Tingkilan 001-Tanjung Selor

Jakarta,TAMBANG,- Meski masyarakat global termasuk Indonesia terus mendorong transisi energi namun kebutuhan minyak dan gas ke depan masih tetap tinggi. Oleh karenanya produksi migas nasional terus didorong untuk memastikan ketahanan energi nasional. Dalam rangka itulah, PT Pertamina Hulu Energi Lepas Pantai Bunyu (PHE LPB) terus berupaya mengembangkan potensi migasnya.

Harga Pertamax Turun Jadi Rp15.950/liter, Berikut Rincian Harga Terbaru BBM Nonsubsidi

Jakarta,TAMBANG,- Di tengah harga minyak global yang mulai koreksi, PT Pertamina Patra Niaga kembali melakukan penyesuaian harga berkala Bahan Bakar Minyak (BBM) Non-Subsidi. Harga yang disesuaikan ini berlaku mulai 1 Agustus 2026. Penyesuaian harga ini dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta

Kolaborasi PAMA–SMKN 3 Tuban Lahirkan Gerobak Sampah Listrik Ramah Lingkungan

Tuban, TAMBANG – Kolaborasi PT Pamapersada Nusantara (PAMA) dengan SMK Negeri 3 Tuban tidak hanya melahirkan budaya keselamatan di lingkungan sekolah, tetapi juga menghadirkan inovasi ramah lingkungan. Salah satunya adalah gerobak sampah bertenaga listrik yang dikembangkan bersama sebagai bagian dari program PAMA Safe School. Peluncuran gerobak sampah listrik dilakukan bersamaan dengan