Langgar Ketentuan Lingkungan Hidup, Empat IUP Nikel Di Wilayah Raja Ampat Dicabut

Langgar Ketentuan Lingkungan Hidup, Empat IUP Nikel Di Wilayah Raja Ampat Dicabut

Jakarta,TAMBANG,- Pemerintah telah memutuskan mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel yang beroperasi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diambil setelah keempat perusahaan, yaitu PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Nurham dinilai melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup.

“Mempertimbangakan semua yang ada secara komprehensif, Bapak Presiden memutuskan bahwa empat IUP yang di luar PT GAG Nikel (izin) dicabut. Saya langsung melakukan langkah-langkah teknis berkoordinasi dengan Menteri teknis Lingkungan Hidup maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan,” tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam Konferensi Pers di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/6).

Pencabutan IUP empat perusahaan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto berdasarkan keputusan Rapat Terbatas (Ratas) serta hasil koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Daerah setempat, baik Gubenur Papua Barat Daya maupun Bupati Raja Ampat.

Selain mempertimbangkan hasil Ratas, pencabutan empat IUP nikel merupakan bagian proses panjang Pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan dengan menjalankan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.

Salah satu dasar pertimbangan Presiden adalah upaya menjaga kawasan geowisata Raja Ampat sebagai salah satu prioritas utama, dengan tujuan menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati laut agar terus terjaga, sekaligus mengembangkan potensi wisata kelas dunia secara berkelanjutan.

“Setelah kita turun mengecek ke lapangan, kawasan-kawasan ini menurut kami harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut dan juga ke arah konservasi. Bapak Presiden juga punya perhatian khusus untuk ini dan secara sungguh-sungguh untuk bagaimana menjadikan Raja Ampat tetap menjadi wisata dunia,” lanjut Bahlil.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang sudah berkontribusi memberikan masukan dan informasi atas keberadaan tambang di kawasan konservasi Raja Ampat.

“Kami mewakili pemerintah tentu mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang terus memberikan masukan, memberikan informasi kepada pemerintah, terutama para pegiat-pegiat media sosial yang menyampaikan masukan dan kepedulian kepada pemerintah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, seluruh penerbitan perizinan 4 perusahaan pertambangan yang dicabut izinnya terbit sebelum penetapan Geopark Raja Ampat (Geopark ditetapkan 2017 oleh Pemerintah Republik Indonesia dan 2023 oleh UNESCO).

Dari kelima perizinan, hanya PT Gag Nikel yang perizinannya tidak dicabut. Sesuai arahan Presiden, seluruh aktivitas pertambangan PT Gag Nikel akan diawasi dengan ketat, mulai dari Amdal, reklamasi dan dipastikan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

“Walaupun Gag tidak kita dicabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden, kita mengawasi khusus dalam implementasi nya, jadi amdal nya harus ketat, reklamasi nya harus ketat, tidak boleh merusak terumbu karang, jadi betul-betul kita akan awasi habis terkait dengan urusan (penambangan) di Raja Ampat,” jelas Bahlil.

Artikel Terkait

PTBA Optimalkan AI Perkuat Kinerja Perusahaan dan Efektivitas Program Sustainability

PTBA Optimalkan AI Perkuat Kinerja Perusahaan dan Efektivitas Program Sustainability

Jakarta, TAMBANG – PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID, terus memperkuat transformasi digital melalui optimalisasi pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung produktivitas pekerja dan efektivitas pelaksanaan program keberlanjutan (sustainability). Langkah ini diwujudkan melalui Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan AI dan Tools Lainnya untuk Meningkatkan Produktivitas dan Efektivitas

By Rian Wahyuddin
Soal Target 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, IMA Minta Kontribusi Industri Dilihat Utuh

Soal Target 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, IMA Minta Kontribusi Industri Dilihat Utuh

Jakarta, TAMBANG — Indonesia Mining Association (IMA), merespon arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai hasil tambang sebesar 70 persen dinikmati oleh negara. Direktur Eksekutif IMA, Sari Esayanti menjelaskan bahwa IMA memahami arahan Presiden agar pengelolaan sumber daya pertambangan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat. “Dalam menerjemahkan target 70 persen, IMA

By Rian Wahyuddin