Krisis Timur Tengah Membayangi Pasokan BBM Nasional, Industri Waspadai Dampaknya
Eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi memicu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri, terutama jika berlangsung dalam jangka panjang.
Jakarta, TAMBANG — Eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi memicu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri, terutama jika berlangsung dalam jangka panjang.
Direktur Eksekutif Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO), Bambang Tajhono, mengatakan dampak terhadap pasokan energi nasional sangat bergantung pada durasi konflik yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran.
“Semua tergantung berapa lama konflik berlangsung. Kalau berkepanjangan, pasti akan berdampak pada pasokan dan harga energi global, termasuk BBM di Indonesia,” ujar Bambang kepada TAMBANG, Selasa (31/3).
Menurut Bambang, dengan kemampuan produksi minyak domestik yang saat ini hanya sekitar 40% dari kebutuhan, Indonesia masih sangat bergantung pada impor. Dalam kondisi krisis, pemerintah kemungkinan akan memperkuat impor sekaligus menahan ekspor minyak bumi guna menjaga ketersediaan dalam negeri.
“Kalau situasi memburuk, opsi yang paling realistis adalah menambah impor dan menghentikan ekspor minyak untuk menjaga pasokan domestik,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai pemerintah juga akan melakukan penyesuaian prioritas penggunaan energi. Dalam situasi darurat, pasokan BBM diperkirakan akan difokuskan terlebih dahulu untuk kebutuhan masyarakat umum.
Sementara itu, untuk sektor industri, khususnya pertambangan, potensi pembatasan dapat terjadi, terutama bagi komoditas yang tidak masuk skema kewajiban pasar domestik (DMO).
“Mineral dan batu bara non-DMO kemungkinan akan dikurangi terlebih dahulu. BBM untuk kendaraan umum pasti jadi prioritas,” jelasnya.
Namun demikian, Bambang menegaskan bahwa sektor kelistrikan akan tetap menjadi perhatian utama pemerintah. Pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri melalui skema DMO diperkirakan tetap diprioritaskan guna menjaga operasional pembangkit listrik.
“Untungnya, tambang batu bara yang memenuhi kewajiban DMO akan tetap diutamakan. Kalau tidak, pasokan ke PLN bisa terganggu,” ujarnya.
ASPINDO mengingatkan bahwa kondisi ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk memperkuat ketahanan energi nasional, termasuk melalui diversifikasi sumber energi dan penguatan rantai pasok domestik di tengah ketidakpastian geopolitik global.
