KPK-PPATK Harus Dilibatkan dalam Pemilihan Dirut Pertamina

Vicharius DJ [email protected]

Jakarta-TAMBANG. Memimpin perusahaan Migas nasional sebesar PT Pertamina (Persero) bukan tugas yang mudah. Selain harus memiliki kemampuan besar dalam memahami industri Migas, ia pun dituntut harus bersih dari kepentingan politik dan bisnis pihak-pihak tertentu.

Menjelang pencarian Direktur Utama baru Pertamina banyak pihak mengkhawatirkan masih adanya mafia migas yang akan ikut campur dalam penunjukkan itu. Ketua Tim Pemberantasan Mafia (TPM) Taufan Hunneman mengatakan Jokowi- JK harus memperhatikan hal tersebut.

Menurut Taufan, pengangkatan Direktur Utama Pertamina harus terlebih dahulu diverifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Alasannya adalah untuk memutus mata rantai mafia migas di energi. KPK dan PPATK perlu melakukan verifikasi harta kekayaan calon.

"Yang jauh lebih penting adalah menempatkan orang yang dapat menjalankan visi nawacita terkait kedaulatan energi. Sebab itu menjadi amat penting KPK dan PPATK terlibat dalam memberikan masukan dari awal soal calon Dirut Pertamina, " ujar Taufan di Jakarta, Rabu (5/11).

Sejumlah nama internal yang muncul saat ini di antaranya adalah Hanung Budya yang pernah menjabat sebagai Direktur Petral yang identik dengan mafia minyak. Lalu ada Hari Karyuliarto yang pernah menjabat Dirut Pertagas yang masih bermasalah terkait pengaturan proyek pipa di lingkungan Pertagas seperti Arun Belawan Semarang Gresik serta masalah pemasangan turbin kompresor.

Taufan mengingatkan agar Jokowi-JK hati-hati dalam memilih calon dirut Pertamina dan calon tersebut bagian dari birokrasi Pertamina yang harus direvolusi mentalnya. KPK dan PPATK menurutnya harus mampu memberikan tanda merah dan kuning jika nama-nama tersebut terindikasi kasus korupsi.

"Itulah sebabnya nama-nama yang muncul perlu dicek-ricek oleh pihak KPK dan PPATK. Dan KPK harus memberikan garis stabilo merah maupun kuning atas calon yang ada. Jika ternyata bermasalah secara hukum dan kecurigaan karena rekening yang besar, " tandasnya.

Artikel Terkait

Enlit Asia dan MKI Electricity Connect 2026 Hadirkan 280+ Perusahaan Global

Enlit Asia dan MKI Electricity Connect 2026 Hadirkan 280+ Perusahaan Global

Jakarta, TAMBANG – Sektor ketenagalistrikan Indonesia tengah memasuki fase transformasi yang penting. Peningkatan permintaan listrik, integrasi energi terbarukan, modernisasi jaringan, digitalisasi, serta meningkatnya kebutuhan listrik dari sektor industri dan pusat data mendorong kebutuhan akan sistem ketenagalistrikan yang semakin andal, fleksibel, dan tangguh. Dalam konteks tersebut, Enlit Asia dan MKI Electricity Connect

By Rian Wahyuddin
Bos Perminas Buka-Bukaan Tantangan Pengembangan Logam Tanah Jarang di Dalam Negeri

Bos Perminas Buka-Bukaan Tantangan Pengembangan Logam Tanah Jarang di Dalam Negeri

Jakarta, TAMBANG – Presiden Direktur PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas), Gilarsi Wahju Setijono mengungkap sejumlah tantangan pengembangan komoditas logam tanah jarang (LTJ) di dalam negeri. Saat ini, Perminas sudah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) LTJ eksplorasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Mamuju, Sulawesi Barat. Kata Gilarsi, tantangan

By Rian Wahyuddin