Jakarta – TAMBANG. Program pembangkitan listrik 35 ribu MW yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dibahas secara khusus oleh 7 orang menteri terkait. Upaya koordinasi tersebut berkaca dari berbagai persoalan yang selama ini menghambat pembangunan pembangkit listrik.
Rabu (3/12) malam, rapat koordinasi soal proyek kelistrikan itu digelar di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta. Ketujuh menteri yang terlibat adalah Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, Menteri BUMN Rini Soemarno, serta tuan rumah Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Dua petinggi perusahaan plat merah terkait juga tampak hadir, yaitu Dirut PLN Nur Pamudji dan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto.
“Kita sedang bersiap untuk mendorong pembangunan 35 ribu MW. Tadi disisir semua, masalah lahan, perizinan, kriminalisasi, penegak hukum, dan permodalan PLN,” Menteri ESDM Sudirman Said menceritakan topik bahasan rapat yang berakhir sekitar pukul 10 malam itu.
Pemerintah hendak memastikan bahwa kendala-kendala tersebut tak akan lagi menjadi penghalang. Termasuk di dalamnya soal permodalan bagi PLN yang ditugasi bertanggung jawab membangun kapasitas pembangkitan hingga 12 ribu MW, dari total 35 ribu MW yang ditargetkan. Proporsi tanggungan BUMN itu pun sudah dikurangi dari jumlah yang sebelumnya dipatok pada angka 15 ribu MW. Sementara itu, 23 ribu MW selebihnya akan diserahkan untuk dibangun pihak swasta.
Sudirman menjelaskan bahwa pemerintah akan segera menemui DPR untuk membahas pesetujuan PLN masuk ke dalam skema penyertaan modal negara (PMN). Penambahan modal untuk PLN ini diharapkan bisa menjadi pendorong keberhasilan mencapai tuntutan pembangunan pembangkit listrik berkapasitas total 12 ribu MW.
Di sisi lain, untuk menggairahkan investasi swasta di sektor listrik, pemerintah juga sedang menyiapkan berbagai instrumen. Selain skema insentif tarif yang menarik, Sudirman juga menjanjikan adanya penyerhanaan izin dan kepastian pasokan gas sebagai salah satu sumber energi pembangkitan listrik.
Masalah lain yang selama ini sering menjadi penghalang adalah soal pembebasan lahan. Untuk target 35 ribu MW yang dibangun selama 5 tahun ke depan, ketersediaan lahan juga sudah dicarikan jalan keluar dengan pemanfaatan aset milik BUMN.
“Tadi juga ada permintaan agar BUMN-BUMN yang memiliki tanah di beberapa tempat, terutama PT Perkebunan Negara, kita harapkan dapat dipakai PLN,” ujar Menteri BUMN Rini Soemarno.
