Jakarta-TAMBANG. Pemerintah mewacanakan skema swap atau barter dalam pengelolaan blok Migas di Tanah Air antara KKKS asing dengan KKKS nasional. Skema itu muncul ketika kontrak blok Mahakam yang kini dikelola oleh PT Total Indonesie sudah hampir habis masa berlakunya.
Presiden Direktur PT Sugih Energy, Andhika Anindyaguna mengatakan dukungannya apabila pemerintah benar-benar akan melakukan skema itu. Dalam kasus Mahakam yang saat ini diperebutkan antara Pertamina dan Total, ia berpendapat, sebagai perusahaan negara Pertamina harus agresif dalam melihan kesempatan bisnis di luar Indonesia untuk menjaga kepentingan nasional.
Skema itu juga bisa diberlakukan bagi perusahaan swasta nasional yang berkompeten. Namun Andhika mengakui, saat ini perusahaannya masih ingin berfokus dulu pada pengembangan blok Migas di dalam negeri. “Mungkin dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang kami bisa melihat kesempatan itu di luar,” kata Andhika di Jakarta, Kamis (20/11).
Andhika mengatakan, saat ini yang terpenting adalah menciptakan sistem perpanjangan kontrak yang adil dan transpara. Pemerintah harus memberikan kesempatan pada perusahaan swasta nasional untuk ikut bersaing mengelola blok Migas.”Tidak perlu takut kan pemerintah bisa evaluasi. Saya berharap di sektor Migas semakin banyak pengusaha nasional yang terlibat di industri ini,” kata Andhika yang kebetulan menjadi kandidat ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengajukan skema swap pada kontrak blok Mahakam. Nantinya, Total Indonesie diperbolehkan mengelola lagi blok Mahakam namun Pertamina juga diperbolehkan masuk ke wilayah kerja milik Total di luar negeri.
“Kita gunakan kesempatan ini untuk memperlebar akses Pertamina ke luar negeri. Saya punya target sebelum tiga bulan dari sekarang kita sudah putuskan. Jadi yakinlah bahwa kami akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara,” jelas Sudirman.
