Komisi XII Ungkap Alasan Skema RKAB Dikembalikan dari 3 Tahun Menjadi 1 Tahun

DPR RKAB
Ketua Komisi XII, Bambang Patijaya usai menghadiri 2nd Coalindo Coal Conference 2025: “Navigating Challenges: Strategies for a Competitive and Sustainable Coal Market. Dokumentasi: Rian/TAMBANG.

Jakarta, TAMBANG – DPR RI mengungkap alasan mengapa skema pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari tiga tahun menjadi satu tahun sekali. Hal ini disampaikan Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya.

“Jadi RKAB dari 1 tahun menjadi 3 tahun. Pada hari ini, situasi sudah berbeda,” ungkap Bambang Patijaya usai menghadiri acara 2nd Coalindo Coal Conference 2025 di Jakarta, dikutip Jumat (7/11).

Bambang menjelaskan, saat ini ada ada beberapa kewenangan perizinan yang sudah dikembalikan lagi ke pemerintah daerah seperti perizinan pertambangan non logam. Sehingga beban di Kementerian ESDM terbilang berkurang.

“Ada yang sudah di distribusikan ke daerah, misalkan non logam, itu kembali kepada daerah,” imbuh Bambang.

Kata Bmbang, pada akhir 2020 hingga awal 2021, terdapat sekitar 7.000 RKAB yang harus diproses Kementerian ESDM. Sehingga situasi saat itu dinilai tidak efisien dan sering kali tak berjalan semestinya yang membuat skema RKAB direvisi menjadi 3 tahun sekali.

“Pada saat itu, tahun 2020 akhir, tahun 2021 awal, ada 7.000 RKB yang harus diurus. Sehingga pada saat itu, kacau-kacau. Kalau tidak kenal orang dalam, tidak bisa. Dan begitu. Macam-macam lah,” ujar Bambang.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), resmi mengembalikan skema pengajuan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari tiga tahun sekali menjadi setahun sekali.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditetapkan, 30 September 2025.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), Tri Winarno menjelaskan, aturan baru ini merupakan wujud komitmen Ditjen Minerba untuk mendorong peningkatan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, serta perbaikan tata kelola dalam proses penyusunan dan persetujuan RKAB. Kata dia, mulai tahun ini, skema RKAB kembali diterapkan dalam bentuk tahunan.

“Tentu kegiatan ini kita laksanakan sebagai bentuk komitmen ditjen minerba untuk mendorong peningkatan transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan perbaikan tata Kelola dalam proses penyusunan serta persetujuan RKAB. Untuk mulai tahun ini RKAB kembali menjadi RKAB bentuknya tahunan,” jelas Tri dalam sosialisasi aturan tersebut.

Artikel Terkait

Ditopang Menguatnya Permintaan Global, Volume Penjualan Logam PT Timah,Tbk di Kuartal III Naik 72 Persen

Ditopang Menguatnya Permintaan Global, Volume Penjualan Logam PT Timah,Tbk di Kuartal III Naik 72 Persen

Jakarta,TAMBANG,- PT Timah,Tbk (TINS) mencatatkan pertumbuhan operasional yang signifikan sepanjang periode sembilan bulan pertama (Januari–September) tahun 2026. Kinerja positif ini ditopang oleh optimalisasi armada tambang serta perbaikan tata kelola operasional penambangan darat dan laut, perseroan berhasil merealisasikan volume penjualan logam timah sebesar 16.304 metrik ton. Ini

By Egenius Soda
TAMBANG Golf Tournament 2026 Jadi Ajang Silaturahmi dan Perkuat Sinergi Industri Pertambangan

TAMBANG Golf Tournament 2026 Jadi Ajang Silaturahmi dan Perkuat Sinergi Industri Pertambangan

Jakarta, TAMBANG – Majalah TAMBANG kembali menggelar TAMBANG Golf Tournament 2026 pada Sabtu, 28 November 2026, di Gunung Geulis Country Club, Bogor, Jawa Barat. Turnamen ini menjadi salah satu upaya untuk mempererat hubungan sekaligus membangun komunikasi antarpemangku kepentingan di sektor pertambangan dan energi. Mengusung semangat kebersamaan, kegiatan ini tidak hanya menjadi

By Rian Wahyuddin