Kementerian ESDM: 11 Perusahaan Tambang Siap Hilirisasi Batu Bara Hingga 2030

Kementerian ESDM: 11 Perusahaan Tambang Siap Hilirisasi Batu Bara Hingga 2030

Jakarta, TAMBANG – Hingga saat ini sudah ada 11 perusahaan tambang yang sudah siap melakukan proyek hilirisasi batu bara higga tahun 2030. Hal ini dikemukakan oleh Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Lana Saria.

“Saat ini sudah tercatat 11 perusahaan yang komit dan sudah mempersiapkan proyeksi hilirisasi batu baranya hingga tahun 2030 dan akan menyusul dua perusahaan lagi,” kata Lana dalam Webinar Indef bertajuk ‘Keekonomian Gasifikasi Batubara’, dikutip, Jumat (8/4).

Ke 11 perusahaan tersebut yakni PT Bukit Asam, PT Kaltim Prima Coal, PT Kaltim Nusantara Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Multi Harapan Utama, PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT Berau Coal, PT Megah Energi Khatulistiwa, dan PT Triveni.

“PT Bukit Asam ini untuk kegiatan coal to DME di mana dengan kapasitas input batu bara 6 juta ton. Kapasitas produksinya adalah 1,4 juta ton per tahun. Mulai produksi di kuartal kedua 2025,” kata Lana mencontohkan.

Selain mengubah batu bara menjadi DME, lanjutnya, PTBA juga akan memproduksi coal briquetting hingga 30-40 ribu ton per tahun dan briket hingga mencapai 10-20 ribu ton per tahun.

Lana menyebutkan, dari 11 perusahaan tadi, setidaknya ada dua perusahaan yang sudah mulai produksi dari proyek hilirisasi ini yakni PT Megah Energi Katulistiwa dan PT Triveni.

“Dari semua perusahaan yang sudah mempersiapkan proyek hilirisasinya, ada yang memang sudah produksi seperti PT Megah Energi Katulistiwa untuk produknya adalah semi kokas dengan produksi satu juta ton per tahun dan kapasitas produknya di sini adalah semi kokas 500 ribu per tahun. Ini juga sudah produksi. Ini letaknya di Kalimantan Utara,” bebernya.

PT Triveni sendiri akan memproduksi coal upgrading briquetting sebesar 130 ribu ton per tahun. Perusahaan ini juga akan meningkatkan nilai tambah dengan memproduksi briket sebesar 79-85 ribu ton per tahun.

Sementara, perusahaan tambang yang akan menyusul dalam proyek strategis ini adalah PT Mandiri Inti Perkasa dan Borneo Indobara. “Yang akan menyusul di antara yang lain adalah Mandiri Inti Perkasa dan Borneo Indobara,” imbuhnya.

Menurut lana, proyek gasifikasi batu panas ini sebagai bentuk dukungan badan usaha pertambangan terhadap visi pemerintah untuk mencapai net zero emission 2060. Selain itu, program ini juga mendorong perusahaan tambang untuk menghasilkan nilai tambah.

“Dalam rangka mempersiapkan ke arah net zero emission, di mana harus ada metode pengganti batu bara,” ungkapnya.

Artikel Terkait

PPA-Adaro Bangun Masa Depan Tabalong Lebih Sehat dan Produktif Lewat Program Operasi Katarak Gratis

PPA-Adaro Bangun Masa Depan Tabalong Lebih Sehat dan Produktif Lewat Program Operasi Katarak Gratis

Jakarta, TAMBANG - PT Putra Perkasa Abadi (PPA) bersama PT Adaro Indonesia terus memperkuat komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap program operasi katarak gratis bagi 131 masyarakat Tabalong. Program yang merupakan bagian dari inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) PT

By Rian Wahyuddin
PAMA KPCS Dorong Konservasi Mangrove Berkelanjutan Melalui Pembinaan Komunitas Alien Mangrove

PAMA KPCS Dorong Konservasi Mangrove Berkelanjutan Melalui Pembinaan Komunitas Alien Mangrove

Kutai Timur, TAMBANG – Komitmen PT Pamapersada Nusantara (PAMA) Jobsite KPCS dalam mendukung pelestarian lingkungan terus dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan terhadap komunitas lokal. Salah satunya melalui dukungan terhadap Komunitas Alien Mangrove Kutai Timur, yang saat ini mengelola pusat pembibitan mangrove dengan kapasitas mencapai 12.000 bibit per tahun. Kegiatan monitoring

By Rian Wahyuddin
Jalan Tengah Konflik di Beltim, Pemerintah Izinkan PT TIMAH Beli Timah dari Masyarakat

Jalan Tengah Konflik di Beltim, Pemerintah Izinkan PT TIMAH Beli Timah dari Masyarakat

Jakarta, TAMBANG — Pemerintah mengambil langkah cepat untuk mencari solusi atas persoalan tata kelola pertimahan di Belitung Timur (Beltim), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beberapa waktu lalu. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, menggelar rapat bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait, Pemerintah Provinsi

By Rian Wahyuddin