Mining Services

Kemenhub Lakukan Normalisasi ODOL, Kapasitas Truk Tambang Bakal Disunat ?

Muflihun Hidayat

05 Mar 2020 — 2 min read

Jakarta, TAMBANG – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) gencar melakukan normalisasi pada truk yang memiliki ukuran muatan berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL). Ketentuan dimensi bak truk dibatasi maksimal setinggi satu meter. Rencananya, kebijakan ini akan diperluas hingga ke sektor tambang. Saat menghadiri ajang pameran kendaraan komersial di Jakarta, Kamis (5/3), Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setyadi melakukan sosialisasi kebijakan tersebut dengan secara simbolis memotong bak truk yang memiliki dimensi berlebih. “Tadi kita sudah melakukan pemotongan kembali. Pemerintah serius melaksanakan kebijakan Over Dimension Over Loading. Kenapa kita memilih dump truck, karena dump truck rata-rata dimensi 1,7 meter, seharusnya satu meter,” bebernya.

Penampakan bak truk setelah dipotong oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setyadi.

Sebelumnya, kebijakan tersebut diterapkan untuk mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas akibat truk obesitas yang belakang marak terjadi. Kemudian, pemberlakuannya hendak diperluas ke sektor logistik darat di seluruh jenis komoditas, termasuk angkutan komoditas tambang. “Dump truck banyak yang melanggar dimensi. Sektor tambang (akan diterapkan) bersamaan,” tuturnya. Dalam implementasi kebijakan ODOL, Pemerintah memberi pengecualian sementara bagi beberapa jenis komoditas, di antaranya angkutan semen, baja, kaca lembaran, beton ringan, air minum kemasan, pulp dan kertas, serta keramik. Tenggat penundaan ODOL bagi industri ini dipatok maksimal hingga Januari 2023. “Saya akan undang semua asosiasi yang minta tolerasi. Saya minta mereka membuat rencana sampai tahun 2023 apa yang mau dilakukan, apa mungkin investasi apa normalisasi. Jangan kemudian minta tapi sampai tahun 2023 tidak ada pergerakan,” ucapnya. Di sudut berbeda, Direktur Eksekutif Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo), Bambang Tjahjono mengatakan, pihaknya belum mendengar soal kebijakan ODOL yang hendak diperluas ke sektor tambang itu. Menurutnya, jika kebijakan tersebut diberlakukan, maka akan berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), di mana angkutan tambang ditentukan tinggi maksimal 4,2 meter dengan berat beban terhadap gandar maksimal 10 ton. “Kalau pembatasan tinggi bak angkutan cuma satu meter, tidak akan mencapai kapasitas maksimal yang diijinkan. Menurut saya, Dirjen Perhubungan Darat melampaui wewenangnya dan melanggar UU LLAJ, karena di pertambangan wewenang (Kementerian) ESDM,” jelas Bambang. Lebih lanjut, Bambang mengimbau agar perluasan kebijakan ODOL ke sektor tambang perlu dipertimbangkan kembali. Sebab, nantinya akan menciptakan masalah tumpang tindih regulasi. “Seharusnya ingat batasan wewenangnya masing-masing agar regulasi yang muncul tidak menjadi masalah dan jadi obyek gugatan ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya.

Artikel Terkait

PLN EPI Resmikan Rumah Pembibitan Mangrove Berbasis Electrifying Agriculture Di Cilacap

Jakarta,TAMBANG,-Dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia, PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memperkuat komitmennya terhadap penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Kali ini perusahaan meresmikan Rumah Pembibitan Mangrove berbasis Electrifying Agriculture di Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Selasa (28/7). Program Tanggung Jawab Sosial dan

Kebutuhan Gas Meningkat, Samator Resmikan Filling Station Berbasis Teknologi di Batam

Jakarta,TAMBANG,-Gas telah menjadi salah satu sumber energi yang makin diminati dalam transisi energi. Ini membuat permintaanya semakin meningkat. Atas pertimbangan itulah, PT Samator Indo Gas Tbk (Samator) meresmikan ekspansi filling station (stasiun pengisian gas industri) berteknologi digital di pabrik PT Samator Gas Industri Batam. Langkah ini menjadi bagian

Di Paruh Pertama 2026, PT Timah,(Persero),Tbk Sukses Bukukan Pendapatan Sebesar Rp 10,42 Triliun

Jakarta,TAMBANG,- Perusahaan tambang timah terbesar Indonesia, PT TIMAH (Persero) Tbk sukses mencatat kinerja positif di paruh pertama tahun ini. Dalam laporan keuangan konsolidasian untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026, Perseroan sukses mencatat pertumbuhan kinerja keuangan dan operasional yang signifikan. Kinerja positif ini didukung oleh beberapa hal termasuk kondisi

Jaga Devisa dan Likuiditas Industri, ASPEBINDO Dorong Implementasi DHE SDA yang Seimbang

Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO), Anggawira mengatakan kebijakan DHE SDA memiliki posisi strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.