Tambang Today

Jonan: Pembangkit Listrik EBT Bermasalah Akan Segera Diperbaiki

Ragil Wibowo

02 Jun 2018 — 1 min read

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, bersama Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana, saat meninjau proyek Pembangkit Tenaga Listrik Arus Laut (PLTAL) di Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (31/3

Jakarta, TAMBANG – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, dari tahun 2011-2017, telah dibangun 737 unit pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan total anggaran mencapai Rp3,375 triliun. Pembangkit tersebut terdiri dari 11 jenis, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat, PLTS Interkoneksi, PLTS Bandara, PLT Hybrid Surya dan Angin, PLT Hybrid Surya dan Diesel, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) CPO, PLT POME, PLT Biomassa, PLT Sampah Kota dan PLT Sampah Kota. Menteri ESDM Ignasius Jonan saat Rapat Kerja dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Rabu (30/5), menyampaikan, dari 737 pembangkit yang dibangun, saat ini terdapat 68 unit pembangkit senilai Rp305 miliar yang masih mengalami kendala dalam pengoperasiannya. Kementerian ESDM telah merencanakan perbaikan pada 68 pembangkit EBT bermasalah ini. “Pembangkit EBT ini sebenarnya hampir semuanya selesai dibangun. Namun dalam waktu pengoperasiannya sekarang ada yang rusak. (Pembangkit EBT) ini yang rusak ringan dan rusak berat yang sudah dianggarkan di tahun 2018 dan 2019 ini harus segera diperbaiki, tidak bisa tidak. Nantinya setelah diperbaiki, akan diputuskan bisa dioperasikan oleh PLN”, terang Jonan, dalam keterangan resminya (2/5). Adapun rincian ke-68 pembangkit tersebut antara lain, PLT Bayu sebanyak 4 unit? total kapasitas 240 kilo Watt (kW), PLT Hybrid Surya-Angin 3 unit total kapasitas 74 kW, PLTMH 5 unit total kapasitas 784 kW, PLTS interkoneksi 4 unit total kapasitas 2.062 kWp dan PLTS terpusat 52 unit total kapasitas 1.420 kWp. Jonan juga menjelaskan, pada tahun 2018 ini Kementerian ESDM telah menganggarkan pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat saja, dimana pengoperasiannya bisa mandiri oleh penduduk setempat. “Untuk PLTMH sebagian besar telah diserahkan kepada PLN sebagai investasi. Hal ini dilakukan mengingat jumlah orang yang dapat mengoperasikan (PLTMH) masih sedikit sekali,” ungkap Jonan.

Artikel Terkait

Pakar Tambang; Sektor Pertambangan Sepanjang 2026 Akan Alami Tekanan, Pemulihan Baru Terlihat Akhir Tahun

Jakarta,TAMBANG,- Sektor pertambangan Indonesia diperkirakan masih akan mengalami dinamika. Secara keseluruhan tahun 2026 sektor ini akan mengalami tekanan baik dari internal yakni dalam negeri maupun situasi gobal. Tenaga Ahli Profesional Kekayaan Alam, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) menjelaskan sektor tambang akan mengalami koreksi di paruh pertama tahun ini. Kemudian

Dukung Transisi Energi, PLN EPI Mulai Kembangkan Bio-CNG Berbasis Limbah Kelapa Sawit

Jakarta,TAMBANG,- Berbagai upaya dilakukan dalam mewujudkan transisi energi. PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) misalnya mulai menyasar pengembangan Compressed Natural Gas (CNG). Tetapi kali ini agak berbeda dari CNG yang umum. PLN EPI sedang mendorong pengembangan Bio-Compressed Natural Gas (Bio-CNG) berbasis limbah kelapa sawit. Melalui pengembangan Bio-CNG,

Hadir di IEE Balikpapan 2026, PT Prasetia Dwidharma Perkenalkan Produk Aditif IMAGINA

Jakarta,TAMBANG,- Industri pertambangan, energi, konstruksi, hingga migas sedang menghadapi sejumlah tantangan operasional. Di tengah kebutuhan produksi yang tinggi, perusahaan juga dituntut untuk menjaga efisiensi, mengurangi downtime, dan memastikan alat berat tetap bekerja secara optimal. Salah satu faktor yang sering luput diperhatikan adalah kualitas bahan bakar. Dalam penggunaan mesin

IMEF Ingatkan Tantangan Teknis di Balik Kebijakan Ekspor SDA Satu Pintu

Ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dipandang sebagai langkah positif untuk mengoptimalkan pendapatan negara. Meski begitu, pemerintah perlu mengantisipasi berbagai tantangan teknis dalam pelaksanaannya.