Tambang Today

Jonan Didaulat Sebagai Outstanding Minister 2019

Ragil Wibowo

14 Jul 2019 — 2 min read

Foto: Kementerian ESDM

Jakarta, TAMBANG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menerima penghargaan khusus sebagai Outstanding Minister 2019 dalam acara Malam Anugerah Bisnis Indonesia Award (BIA) 2019. Keberhasilan ini tak lepas dari kepemimpinan Jonan dalam mengimplementasikan program Energi Berkeadilan, seperti Rasio Elektrifikasi dan BBM Satu Harga. “Saya mengucapkan terima kasih ada apresiasi. Apresiasi ini bukan untuk saya, tapi untuk semua stakeholder yang bekerja,” tutur Jonan usai menerima penghargaan di Hotel Raffles Jakarta, dalam keterangan resminya, Jumat (12/7). Untuk tingkat rasio elektrifikasi hingga saat ini sudah mencapai sebesar 98,8 persen. Tahun ini, Pemerintah mendorong tingkat elektrifikasi menjadi sekitar 99 persen. Saat ini, masih ada lebih dari 500 ribu rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu membayar biaya sambungan listrik. Biaya penyambungan yang besarnya sekitar Rp700 ribu ini, akan terus diupayakan Pemerintah dan juga dengan dukungan dari berbagai stakehoders. Sementara itu, hingga saat ini,Pemerintah sudah merealisasikan 163 titik BBM Satu Harga dari total 170 titik. “Saya sudah izin Bapak Presiden, program ini akan diteruskan minimal sampai 500 titik,” kata Jonan. Jonan mengakui masih terdapat sekitar 1.000 kecamatan yang belum memiliki lembaga penyalur BBM di daerah pelosok. “Ini yang kami dorong. Kami harapkan nanti BP, Shell dan Exxonmobil bisa ikut membantu,” ungkap Jonan. Jonan menegaskan Pemerintah terus berupaya mendorong pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Apa yang dilakukan pemerintah adalah untuk kebaikan bangsa dan kesejahteraan negara,” tegas Jonan. Dalam menahkodai Kementerian ESDM, Jonan berhasil menyelesaikan negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia, alih kelola Blok Rokan dan menyelesaikan rencana pengembangan (POD) Blok gas raksasa Masela sehingga bisa segera berjalan. Malam Anugerah BIA 2019 merupakan bentuk penghargaan tertinggi Harian Bisnis Indonesia terhadap korporasi yang selama ini menjadi mitra bisnis, sumber informasi sekaligus pelanggan. Bahkan penghargaan khusus outstanding minister baru pertama kali diberikan pada tahun ini. “Ini merupakan bentuk apresiasi Bisnis Indonesia yang dari waktu ke waktu mengikuti sepak terjang para pembantu presiden tersebut. Kami menilai kemampuan para men-teri untuk berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan lain se–hingga kebijakan mereka efektif dan menjadikan situasi bisnis lebih kondusif,” jelas Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Hery Trianto. (NA)

Artikel Terkait

Robotisasi Tambang: Dari Driverless Truck Menuju Tambang Tanpa Manusia

Robotisasi bukan lagi mitos, sudah banyak yang mengimplementasikannya, terutama perusahaan pertambangan besar di dunia. Apakah ini ancaman atau justru kemudahan?

Tambang Emas Ilegal di Pohuwato Longsor, Lima Orang Tewas

Jakarta, TAMBANG – Tambang emas yang diduga ilegal di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, mengalami longsor pada Rabu (12/8/2026) sekitar pukul 17.30 WITA. Dalam kejadian tersebut, enam orang dilaporkan menjadi korban. Lima orang meninggal dunia, sementara satu lainnya berhasil selamat. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih melakukan pemeriksaan dan pengamanan

Demi Tingkatkan Kualitas Layanan, PGN Sempurnakan Fitur PGN Mobile

Jakarta,TAMBANG,- PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina terus mempercepat transformasi digital guna meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan pelanggan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyempurnaan aplikasi PGN Mobile yang kini hadir dengan tampilan baru serta berbagai fitur yang semakin lengkap untuk mendukung kebutuhan pelanggan GasKita. “Penyempurnaan

Kementerian ESDM Bukukan PNBP Rp96,26 Triliun hingga Juli 2026

Jakarta, TAMBANG – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berhasil membukukan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp96,26 triliun hingga Juli 2026. Capaian ini setara 70,69 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp136,18 triliun. "Peningkatan penerimaan harus tetap dilaksanakan secara akuntabel, transparan, serta memperhatikan keberlanjutan pengelolaan