Jakarta-TAMBANG. Masalah utama yang jadi keluhan pelaku usaha sektor tambang masih berkisar soal pajak, tumpang tindih lahan, dan perizinan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mencerita an hal itu usai pengusaha menemui Presiden Joko Widodo kemarin.
Menurutnya pemerintah dan pengusaha sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut satu per satu. Setelah itu, para pengusaha direncanakan akan bertemu dengan beberapa kementerian teknis seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan.
Tak berbeda jauh, Menteri Koordinator Bidang Maritim Indroyono Soesilo juga mengatakan tiga hal tersebut paling banyak dikeluhkan pengusaha tambang. Meski mengeluh, mereka sepakat untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertambangan dan mendirikan smelter.
“Hal ini patut diapresiasi. Apalagi mereka kerap terganjal kendala infrastruktur lahan dan perizinan. Saya kira semangatnya bagus,” ungkapnya, Kamis (16/4). Bahkan Indroyono mengklaim tak ada pengusaha pertambangan yang menolak untuk membangun smelter.
Sementara itu Direktur Utama PT Bukit Asam (Persero) Tbk Mulawarman mengatakan, Jokowi berjanji untuk mencarikan solusi atas keluhan para pengusaha. Selain menampung keluhan, Jokowi, kata Mulawarman, juga meminta agar para pengusaha meningkatkan nilai ekspor.
“Presiden meminta agar jangan terulang kembali dan terlena,” kata Mulawarman.
Arahan Jokowi tersebut merujuk pada kondisi industri pertambangan dalam negeri yang tak melakukan industrialisasi saat harga komoditas sedang tinggi. Pengusaha juga meminta kepada presiden untuk memberikan insentif seperti tax holiday. Di beberapa negara besar pemberian fasilitas tax holiday sudah umum.
“Contohnya investasi pada industri batu bara yang sedang lesu karena tak ada insentif.
