Batubara

Jepang Akan Dukung PLTU Batu Bara di Indonesia

Fahmi Adam

02 Jul 2015 — 1 min read

Jakarta-TAMBANG. Pemerintah terus menggalakan keterlibatan investor di dalam dan luar negeri untuk berinvestasi dalam pembangunan sektor kelistrikan. Dalam megaproyek listrik 35 GW yang digagas pemerintah, pembangunan PLTU batu bara cukup mendominasi dengan proyeksi kapasitas produksi dari PLTU batu bara sebesar 20 GW. Sayang, upaya itu sedikit terhalang dengan masih minimnya dukungan permodalan bagi investor yang berminat ikut. Meskipun begitu menurut Agung Wicaksono, Wakil Ketua Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN), megaproyek 35 GW sudah memberi daya tarik bagi lembaga donor dan lembaga keuangan asing untuk menyuntikkan sejumlah dana mereka. Negara yang paling masif, kata Agung, adalah lembaga donor asal Jepang khususnya pada proyek PLTU batu bara. “Kalau Jepang masih tertarik dan aktif dalam pembangkit listrik di FTP tahap II, mereka cukup berperan di proyek skala besar seperti PLTU Batang, Cirebon, dan jaringan transmisi,” kata Agung kepada Majalah TAMBANG, Kamis (02/07). Kerjasama dengan Jepang menurutnya akan menguntungkan Indonesia karena negara Matahari Terbit itu memiliki teknologi yang dapat mengurangi emisi karbon hasil pembakaran batu bara. Indonesia ke depan, kata Agung, ingin memastikan emisi karbon dapat tertekan. Itulahlah mengapa pemerintah ingin menggunakan teknologi ultra supercritical yang disediakan oleh perusahaan skala besar dari Jepang. Agung menambahkan dalam megaproyek 35 GW, tidak selamanya pemerintah bisa mengakomodasi prinsip pembangkit yang bersih. PLTU batu bara masih menjadi pilihan karena sumber bahan bakarnya yang melimpah. Selain itu karakter produksi listrik dari PLTU batu bara mampu menjadi base load atau beban dasar seperti halnya PLTA dan Pembangkit Geothermal. “PLTU batu bara sebagai base load, beban yang sifatnya konstan, selain itu ada PLTA dan Geothermal namun keduanya tidak bisa dibangun cepat dan investasinya mahal,” papar Agung. Sementara itu, Fabby Tumiwa Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform mengatakan pemerintah memiliki tugas besar untuk mengawasi penggunaan teknologi yang dipakai oleh pembangkit listrik. Jangan sampai investor yang masuk dan menanamkan modalnya, justru menawarkan teknologi yang kurang berkualitas dan mengancam prospek jangka panjangnya. “Hal yang kita perlukan adalah pengawasan dari pemerintah supaya investor yang masuk tidak menawarkan teknologi yang abal-abal. Meskipun harga teknologi mahal, bisa juga nanti operational maintenance dan field cost lebih efisien,” ungkap Fabby.

Artikel Terkait

PT TIMAH Buka Suara soal Demo di Belitung Timur, Minta Kondusivitas Tetap Terjaga

Jakarta, TAMBANG – PT TIMAH Tbk buka suara terkait aksi demonstrasi warga di depan kantor perusahaan di Kabupaten Belitung Timur yang berujung bentrokan. Perseroan menyatakan menghormati aspirasi masyarakat dan berharap situasi tetap kondusif. Corporate Secretary PT TIMAH (Persero) Tbk, Ruddy Nursalam, menyampaikan bahwa perusahaan memahami aktivitas pertambangan timah memiliki keterkaitan yang

Demo Penambang Timah di Belitung Berujung Bentrok, Bambang Patijaya Dorong Perpres Segera Terbit

Jakarta, TAMBANG - Aksi demonstrasi masyarakat penambang di Kantor PT TIMAH di Kabupaten Belitung Timur menjadi sorotan. Di tengah meningkatnya tuntutan agar pembelian bijih timah masyarakat kembali dibuka, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta seluruh pihak menahan diri dan menjaga kondusivitas, sembari memastikan pemerintah tengah mempercepat penerbitan Peraturan Presiden

Survei Kepuasan Stakeholder Meningkat, Pertamina NRE Perkuat Komitmen Wujudkan Transisi Energi Berkelanjutan

Jakarta,TAMBANG,- Di tengah semakin besarnya peran energi baru dan terbarukan dalam mewujudkan ketahanan energi nasional, membangun teknologi dan infrastruktur saja tidak cukup. Bagi Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), kepercayaan dari para pemangku kepentingan menjadi modal yang sama pentingnya untuk memastikan setiap langkah transformasi berjalan dengan baik. Kepercayaan

Dukung IMERC 2026, MSA Indonesia Perkuat Kolaborasi Keselamatan di Industri Pertambangan

Jakarta,TAMBANG,- Upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat di industri pertambangan terus mendapat perhatian. Hal ini tercermin dalam penyelenggaraan Indonesia Mining Emergency Response Community (IMERC) 2026 yang mempertemukan 24 Emergency Response Team (ERT) dari berbagai perusahaan pertambangan dan industri di Indonesia serta Australia. Jumlah tersebut menjadi salah satu yang terbesar