Jadi perusahaan energi, Belanja Modal Bukit Asam Rp4-5 Triliun

(Ki-ka) Direktur Utama PT. Bukit Asam, Tbk Arviyan Arifin, Direktur Utama PT. Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama PT. Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan Direktur Utama PT. Aneka Tambang Tbk, Arie Prabowo Ariotedjo, saat konferensi pers RUPSLB tiga perusahaan BUMN menjadi anggota holding industri pertambangan, di Jakarta, Rabu (29/11).
Jakarta  – TAMBANG, PT. Bukit Asam Tbk semakin memantapkan diri menjadi perusahaan energi kelas dunia, setelah resmi menjadi anggota holding industri pertambangan.   Direktur Utama PT. Bukit Asam Tbk Arviyan Arifin, mengatakan, pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Rabu (29/11), selain menyetujui perubahan status Persero menjadi Non-Persero, agendanya adalah persetujuan pemecahan nominal saham (stock split) dengan mengubah ketentuan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, dan perubahan susunan pengurus Perseroan.   “Dengan adanya holding ini, akan mempercepat visi PTBA menjadi perusahaan energi kelas dunia ke depan. Dengan sinergi, masing-masing perusahaan anggota holding saling support menjadi yang terbaik, ” kata Arviyan Arifin,  saat konferensi pers usai RUPSLB di Jakarta, Rabu (29/11).   Lebih lanjut Arviyan menjelaskan, setelah menjadi anggota holding, mereka akan melakukan sinergi dengan dua anggota holding lainnya yaitu PT. Timah Tbk dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam). Salah satunya sinergi dengan Antam dalam akuisisi beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Hal ini sinergi dengan program pemerintahan Jokowi-JK yang sedang menggalakkan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan listrik PLN sebesar 35 ribu MW.   “Karena kata Presiden Jokowi harus optimis,  maka kita optimis untuk terus kerja dan kerja. Kita sesama anggota holding akan sinergi untuk memenuhi kebutuhan listrik 35 ribu MW. Tahun depan kebutuhan belanja modal kita Rp4 triliun – Rp5 triliun, ” jelas Arviyan.   Belanja modal tersebut menurutnya, sumber dananya berasal dari kas internal, pinjaman perbankan dan sejumlah sumber pendanaan lainnya. Kemudian akan dialokasikan untuk ekuitas beberapa proyek PLTU, seperti PLTU Banko Tengah atau Sumsel 8 berkapasitas 2×620 merawat (MW).   Selain itu, Bukit Asam juga akan mengakuisisi PLTU berkapasitas 2×30 MW di Pomalaa , Sulawesi Tenggara, senilai Rp2 triliun – Rp3 triliun yang dilepas (spin off) oleh Antam, untuk mendukung Proyek Pengembangan Pabrik Feronikel Pomalaa (P3FP).   Selanjutnya bekerjasama dengan Antam akan membangun PLTU 2×60 MW di Halmahera Timur sebagai sumber energi Electric Smelting Furnace bagi Pembangunan Pabrik Feronikel Haltim (P3FH).   Belanja modal lainnya dikata Arviyan, untuk pembangunan infrastruktur, sarana logistik dan kereta api untuk pengangkutan Batubara secara bertahap.   “Akuisisi dan kerjasama terkait PLTU ini terkait dengan rencana alami menjadi perusahaan energi. Terakhir, hilirisasi dari batu bara. Kita lagi menjajaki mudah-mudahan terealisasi tahun depan untuk membuat produk downstream dari batubara yang produknya bisa jadi urea, LPG, petrochemical, ” pungkasnya.    

Artikel Terkait

PT TIMAH Buka Suara soal Demo di Belitung Timur, Minta Kondusivitas Tetap Terjaga

PT TIMAH Buka Suara soal Demo di Belitung Timur, Minta Kondusivitas Tetap Terjaga

Jakarta, TAMBANG – PT TIMAH Tbk buka suara terkait aksi demonstrasi warga di depan kantor perusahaan di Kabupaten Belitung Timur yang berujung bentrokan. Perseroan menyatakan menghormati aspirasi masyarakat dan berharap situasi tetap kondusif. Corporate Secretary PT TIMAH (Persero) Tbk, Ruddy Nursalam, menyampaikan bahwa perusahaan memahami aktivitas pertambangan timah memiliki keterkaitan yang

By Rian Wahyuddin
Demo Penambang Timah di Belitung Berujung Bentrok, Bambang Patijaya Dorong Perpres Segera Terbit

Demo Penambang Timah di Belitung Berujung Bentrok, Bambang Patijaya Dorong Perpres Segera Terbit

Jakarta, TAMBANG - Aksi demonstrasi masyarakat penambang di Kantor PT TIMAH di Kabupaten Belitung Timur menjadi sorotan. Di tengah meningkatnya tuntutan agar pembelian bijih timah masyarakat kembali dibuka, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta seluruh pihak menahan diri dan menjaga kondusivitas, sembari memastikan pemerintah tengah mempercepat penerbitan Peraturan Presiden

By Rian Wahyuddin