Jakarta-TAMBANG. Perusahaan tambang batu bara memiliki kesempatan emas untuk melakukan ekspansi usahanya di sektor ketenagalistrikan. Pasalnya, pemerintah menyediakan kuota 60,2% dari rencana mega proyek 35.000 MW untuk pembangunan PLTU Batu bara.
Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Munir Ahmad mengatakan, dari porsi sebesar itu pemerintah akan melibatkan swasta untuk berinvestasi di sektor kelistrikan sebagai Independent Power Plant (IPP). Ia memperkirakan, dalam lima tahun ke depan porsi yang dibutuhkan adalah sebesar 483 juta ton.
“Kami memang mengharapkan kontribusi IPP untuk membantu pelaksanaan proyek ini. PLTU batu bara akan jadi prioritas dibandingkan pembangkit lainnya karena kita punya sumber yang banyak,” kata Munir kepada Majalah TAMBANG, Kamis (22/1).
Munir menambahkan, lokasi pembangunan PLTU akan diprioritaskan pada daerah yang memiliki sumber batu bara. Hal itu untuk menjamin keandalan pasokan dan meminimalisir biaya transportasi. Menurutnya, secara teknis memang PLTU batu bara harus dibangun di lokasi yang dekat dengan sumber air seperti pesisir karena dibutuhkan sebagai bahan pendingin dalam sirkulasi uap.
“Cocok dibangun di pinggir laut atau sungai tapi tentu harus memerhatikan aspek lingkungan dan sosialnya,” ucap Munir.
Sebagai informasi, pemerintah baru menerapkan kembali proyek 35 ribu MW yang ditargetkan selesai dalam lima tahun ke depan. Pemerintah sebelumnya juga sudah menerapkan proyek serupa, 2×10.000 MW yang dibagi dalam dua tahap Fast Track Program.
FTP tahap I dengan total kapasitas 9.927 MW sudah selesai 74% yang didominasi oleh PLTU Batubara, sementara sisanya masih dalam tahap penyelesaian dengan target tuntas pada Desemver 2015. Sementara itu progres FTP tahap II berkapasitas 17.458 MW. Dari jumlah tersebut baru 55 MW yang sudah beroperasi.
