Jakarta, TAMBANG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, memberikan persetujuan atas tiga Kontrak Bagi Hasil yang berakhir kontrak kerja samanya tahun 2019.
Ketiga Kontrak Bagi Hasil tersebut menggunakan bentuk kontrak Gross Split, yang dua diantaranya merupakan Kontrak Kerja Sama Alih Kelola dengan pengelolanya adalah perusahaan afiliasi PT Pertamina (Persero) dan satu diantaranya, Kontrak Kerja Sama Perpanjangan dengan pengelola Kontraktor Eksisting.
Kontrak Bagi Hasil tersebut yaitu Kontrak Bagi Hasil Wilayah Kerja Jambi Merang dengan Kontraktor sekaligus sebagai Operator adalah PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang dan kepemilikan Participating Interest (PI) sebesar 100 persen (termasuk PI 10 persen yang akan ditawarkan kepada BUMD). Wilayah Kerja Jambi Merang saat ini masih dikelola oleh JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang dan akan berakhir masa pengelolaanya pada tanggal 9 Februari 2019.
Kontrak Bagi Hasil Wilayah Kerja Raja/Pendopo dengan Kontraktor sekaligus sebagai Operator adalah PT Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai dan kepemilikan PI sebesar 100 persen (termasuk PI 10 persen yang akan ditawarkan kepada BUMD). Wilayah Kerja Raja/Pendopo saat ini masih dikelola oleh JOB Pertamina – Golden Spike Energy Indonesia, Ltd. dan akan berakhir masa pengelolaanya pada tanggal 5 Juli 2019.
Kontrak Bagi Hasil Wilayah Kerja Seram Non Bula dengan Kontraktor CITIC Seram Energy Ltd.(sekaligus sebagai Operator), Gulf Petroleum Investment Company KSCC, Lion International Investment Ltd., PT GHJ Seram Indonesia dan PT Petro Indo Mandiri. PI yang dimiliki oleh para Kontraktor secara keseluruhan termasuk PI 10 persen yang akan ditawarkan kepada BUMD. Wilayah Kerja Seram Non Bula akan berakhir masa pengelolaanya pada tanggal 31 Oktober 2019.
Total bonus tanda tangan (signature bonus) dari penandatanganan tiga kontrak tersebut, sebesar USD19,2 juta atau setara Rp258,5 miliar. Sedangkan perkiraan total nilai Investasi dari pelaksanaan kegiatan komitmen pasti lima tahun pertama adalah sebesar USD303,7 juta atau setara Rp4 trilliun (asumsi nilai tukar Rupiah sesuai APBN 2018 adalah sebesar Rp13.400 per dolar Amerika Serikat).
Pemerintah berpesan kepada Kontraktor, agar dengan ditandatanganinya kontrak ini, produksi minyak dan gas bumi harus ditingkatkan.
