Jakarta, TAMBANG – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menegaskan, jajaran institusinya terus berupaya meningkatkan ketahanan energi di Indonesia. Beragam langkah strategis dilakukan Pemerintah Indonesia, demi mencapai tujuan tersebut sekaligus untuk mencegah adanya disrupsi energi.
“Pemerintah Indonesia akan selalu meningkatkan ketahanan energi kepada masyarakat yang tercermin dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN). Kami setuju inovasi teknologi dan digitalisasi akan mencegah adanya disrupsi energi,” ujar Arcandra, dalam keterangan resminya, Selasa (30/10).
Pernyataan ini disampaikan oleh Arcandra di hadapan Menteri Energi se-Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/ ASEAN) pada 36th ASEAN Ministers on Energy Meetings and Associated Meetings di Singapura.
Arcandra mengatakan, empat pendekatan yang dilakukan Kementerian ESDM dalam meningkatkan ketahanan energi adalah ketersediaan (availability), keterjangkauan (affordability), aksesibilitas (accessibility) dan dapat diterima (acceptability).
Guna menciptakan keterjangkauan energi, Pemerintah menjamin tarif ketenagalistrikan melalui pelaksanaan Domestic Market Obligation (DMO), hingga efisiensi pembangkit listrik dengan pembatasan (capping) harga jual batu bara.
Di samping itu, Indonesia mengimplementasikan tekonologi energi bersih seperti Ultra Super Critical pada pembangkit listrik hingga target penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) pada bauran energi sebesar 23 persen pada 2025. “Upaya ini akan meningkatkan akseptabilitas energi di Indonesia,” kata Arcandra.
Pemerintah juga menjalankan program ketenagastrikan 35 Giga Watt, Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga, jaringan gas kota, revitalisasi kilang minyak hingga penerapan kebijakan B20 dan penggunaan kendaraan listrik.
“Ketersediaan dan akses terhadap energi pembangunan infrastruktur adalah hal yang paling utama,” tekan Arcandra.
