Jakarta, TAMBANG – Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) berharap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) anyar, Bahlil Lahadalia dapat menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) di sisa masa jabatan dua bulan ini. Salah satunya terkait kejelasan Mitra Instansi Pengelola (MIP) dana iuran batu bara.
“Sampai saat ini MIP belum ada kejelasan. Kita berharap dalam 2 bulan ini Menteri baru dapat menyelesaikan sejumlah tugas yang masih menjadi pekerjaan rumah,” ungkap Plt Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani kepada tambang.co.id, Senin (19/8).
Kata Gita, sebelum diimplementasikan, MIP batu bara sebaiknya disosialisasikan dan disimulasi terlebih dulu. Tujuannya agar semua badan usaha pertambangan batu bara mendapat kejelasan secara detail.
“Ada baiknya sebelum diterapkan lebih dulu tahapan sosialisasi dan simulasi juga dijalani lebih dulu,” beber Gita.
Gita juga berharap Menteri ESDM Bahlil dapat memastikan praktik pertambangan yang baik alias good mining practices (GMP) terhadap semua pemegang izin usaha pertambangan (IUP). “Harapan lainnya pasti tentang tata kelola tambang dijalankan untuk seluruh pemegang IUP,” imbuh Gita.
MIP batu bara nantinya bertindak sebagai pihak yang memungut dan mengelola iuran dari pengusaha batu bara untuk menutup selisih antara harga pasar dan harga kewajiban domestic market obligation (DMO).
Pembentukan MIP bertujuan untuk memastikan ketersediaan pasokan batu bara domestik atau DMO untuk kelistrikan nasional dengan ketentuan harga USD 70 per ton. Skema ini untuk menghindari ekspor batu bara besar-besaran ketika harga sedang tinggi.
Diberitakan sebelumnya, progres aturan MIP batu bara tinggal menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Beleid ini nantinya diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).
Begini Kabar Terbaru Mitra Instansi Pengelola (MIP) Batu Bara
 di sisa masa jabatan dua bulan ini.){kind=link}