Tambang Today

Ini Daftar Lelang WK Migas Tahun 2018

Muflihun Hidayat

20 Feb 2018 — 1 min read

Wakil Menteri ESDM, Arcnadra tahar, saat konferensi pers pengumumam penawaran WK MIgas Tahun 2018, Senin (19/2)

Jakarta, TAMBANG – Kementerian ESDM telah membuka penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (WK Migas). Wakil Menteri Arcandra Tahar memaparkan, penawaran ini termasuk ke dalam first round atau tahap pertama. “Nanti akan ada second round, yang dilelang tahun ini 26 WK baru first round,” kata Arcandra, di ruang Sarulla, Kementerian ESDM, Senin (19/2). 26 WK Migas tersebut terdiri atas 2 WK Konvensional dan 24 WK Non Konvensional. Terkait mekanisme penawaran, WK Migas Non Konvensional dilakukan dengan penawaran langsung. Sedangkan WK Migas Konvensional ada yang melalui penawarannya langsung dan ada juga yang melalui penawaran reguler. Secara rinci, berikut ini WK Migas yang ditawarkan : Penawaran langsung : Konvensional : 1. South East Jambi, Onshore Jambi 2. Citarum, Onshore Jawa Barat dan Jawa Tengah 3. East Ganal, Offshore Selat Makassar 4. East Papua, Onshore Papua 5. East Seram, Onshore/Offshore Maluku Non Konvensional: 1. GMB Sumbagsel, Onshore Sumatera Selatan 2. MNK Sumur Tenggara, Onshore Sumatera Utara Penawaran reguler: 1. South CPP, Onshore Riau 2. Nibung, Onshore Jambi 3. Batu Gajah Dua, Onshore Jambi 4. Air Komering, Onshore Sumatera Selatan 5. Bukit Barat, Offshore Natuna 6. East Sokang, Offshore Natuna 7. Banyumas, Onshore Jawa Tengah 8. East Muriah, Offshore Jawa Timur 9. North Kangean, Offshore Jawa Timur 10. Andika Bumi Kita, Offshore Jawa Timur 11. Belayan, Onshore Kalimantan Timur 12. West Sanga-Sanga, Onshore Kalimantan Timur 13. Suremana I, Offshore Selat Makassar 14. South East Mahakam, Offshore Kalimantan Timur 15. Manakarra Mamuju, Offshore Selat Makasar 16. Karaeng, Onshore/Offshore Sulawesi Selatan 17. Ebuny, Offshore Sulawesi Tenggara 18. West Berau, Offshore Papua Barat 19. Cendrawasih Bay II, Offshore Papua Archandra menargetkan, minimal 50 persen WK yang ditawarkan bisa laku tahun 2018 ini. Meski demikian, pihaknya akan berusaha keras 26 WK tersebut bisa laku semua. “Target minimal 50 persen WK laku, (tapi harapannya) mudah-mudahan semuanya laku,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Ini Kesan Tim Australia Terkait Kompetensi ERT Indonesia di IMERC 2026

Jakarta,TAMBANG, Ajang Indonesia Mining Emergency Response Community (IMERC) 2026 telah memasuki hari ketiga pada Sabtu (8/8). Ditengah teriknya kota Balikpapan, 24 Emergency Response Team (ERT) dari Indonesia dan Australia terus menguji kemampuan dalam menghadapi berbagai skenario keadaan darurat. Perusahaan kontraktor pertambangan, PT Putra Perkasa Abadi (PPA) menjadi tuan

Dukung IMERC 2026, AYAXX Dorong Penguatan Kapabilitas Fire Fighting dan Rescue

Jakarta,TAMBANG,- Ajang Indonesia Mining Emergency Response Community (IMERC) 2026 masih berlangsung. Semua peserta fokus mengikuti berbagai kategori yang dilombakan namun disaat bersamaan suasana keakraban pun terbangun. Di ajang kali ini suasananya semakin meriah karena jumlah tim Emergency Response Team (ERT) yang terlibat lebih banyak dibanding tahun lalu. Ada 24

PT TIMAH Buka Suara soal Demo di Belitung Timur, Minta Kondusivitas Tetap Terjaga

Jakarta, TAMBANG – PT TIMAH Tbk buka suara terkait aksi demonstrasi warga di depan kantor perusahaan di Kabupaten Belitung Timur yang berujung bentrokan. Perseroan menyatakan menghormati aspirasi masyarakat dan berharap situasi tetap kondusif. Corporate Secretary PT TIMAH (Persero) Tbk, Ruddy Nursalam, menyampaikan bahwa perusahaan memahami aktivitas pertambangan timah memiliki keterkaitan yang

Demo Penambang Timah di Belitung Berujung Bentrok, Bambang Patijaya Dorong Perpres Segera Terbit

Jakarta, TAMBANG - Aksi demonstrasi masyarakat penambang di Kantor PT TIMAH di Kabupaten Belitung Timur menjadi sorotan. Di tengah meningkatnya tuntutan agar pembelian bijih timah masyarakat kembali dibuka, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta seluruh pihak menahan diri dan menjaga kondusivitas, sembari memastikan pemerintah tengah mempercepat penerbitan Peraturan Presiden