Jakarta-TAMBANG. Indonesia diharapkan mampu terus berkembang menjadi Negara yang pertama di Asean yang mampu menciptakan sistem yang transparan dalam industri ekstraktifnya. Harapan itu muncul setelah pada Oktober tahun lalu, Indonesia berhasil meraih status compliant, dalam inisitif global Extractive Industrie Transparency Initiative (EITI).
Maryati Abdullah, Koordinator Publish What You Pay Indonesia mengatakan, tantangan transparansi di sektor tambang dan migas tidaklah mudah bagi pemerintahan Jokowi. Menurutnya masih ada beberapa titik yang harus jadi fokus perbaikan pemerintah.
Misalnya, tingkat kepatuhan penerimaan Negara di sektor Minerba yang terbukti dengan tidak adanya NPWP, keterlambatan pembayaran, hingga proses penghitungan dana bagi hasil.
“Belum lagi persoalan renegosiasi KK dan pelabuhan serta pengapalan batu bara yang belum terawasi dengan baik,” kata Maryati, Rabu sore kemarin.
Sementara itu di sektor Migas, hal yang terpenting menurutnya adalah informasi lifting yang real-time, efisiensi dan efektivitas cost recovery serta transparansi penjualan minyak mentah bagian Negara untuk kebutuhan BBM.
Menurutntya apa yang sudah dilakukan KPK bersama dengan Ditjen Minerba pada 2014 melalui supervisi patut dicontoh juga di sektor Migas. Dari supervisi tersebut, Negara mendapatkan tambahan pendapatan Negara hingga Rp 7 triliun.
Di kesempatan yang sama, Chair EITI International, Clare Short mengatakan, Indonesia saat ini telah membuka jalan bagi publik untuk mengawasi sektor migas dan minerba. “Meski begitu masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan sumber daya alam ini dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat.”
