Jakarta-TAMBANG.Presiden Joko Widodo telah sepakat untuk memangkas anggaran Kementrian dan Lembaga yang tidak terkait dengan program inti. Di Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral anggaran yang dipangkas senilai Rp.900 miliar. Dimana Pemotongan terbesar dilakukan pada Ditjen EBTKE yang mencakup kegiatan pemasangan solar rooftop pada Bandara, Sosialisasi Program Potong 10% dan Program Indonesia Terang yang akan dilaksanakan di 12.659 desa di enam provinsi di kawasan Timur Indonesia.
Langkah ini sangat disayangkan oleh Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR).Fabby menilaipemotongan anggaran pada pada energi terbarukan dan konservasi energi menunjukkan bahwa Menteri Archandra Tahar tidak berpihak dan abai pada pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi.
Padahal sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional, pengembangan energi terbarukan diharapkan bisa mencapai 23% dari bauran energi nasional di tahun 2025, dari 5% pada saat ini.
Pemotongan ini dikhawatirkan akan memberikan sinyal negatif kepada pelaku usaha, investor dan mitra pembangunan terhadap keseriusan pemerintah dalam pengembangan energi terbarukan dana konservasi energi.
Tidak hanya itu hal ini juga menurut Fabby akan menghambat pelaksanaan Program Indonesia Terang (PIT) yang telah dinantikan oleh enam provinsi di kawasan Timur di Indonesia untuk menerangi 12.600 desa di Indonesia yang hingga kini masih gelap gulita. Dan lebih lagi akan menghambat program prioritas presiden untuk meningkatkan akses layanan listrik dan rasio elektrifikasi nasional sebesar 96% pada tahun 2019.
Fabby Tumiwa berharap Menteri ESDM dapat memberikan arahan yang tegas kepada jajarannya dalam mengembangkan energi dan konservasi energi. Menteri ESDM juga diharapkan mendukung implementasi regulasi energi terbarukan melalui Permen No . 19/2016, serta insentif untuk pengembangkan energi terbarukan
dan konservasi energi.
