Jakarta, TAMBANG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut progres pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) batu bara sedang tahap final. Hal tersebut dia sampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi VII DPR RI, Selasa (9/8).
“Proses BLU sendiri saat ini dalam tahap finalisasi. Dalam artian bahwa memang ada dispute terakhir apakah ini Perpres atau PP,” kata Arifin.
Arifin sendiri berharap payung hukum BLU nantinya berupa Peraturan Presiden (Perpres). Dia pun membeberkan kalau selama ini Kementerian ESDM sudah melakukan komunikasi dengan kementerian bersangkutan agar produk hukum BLU berbentuk Perpres.
“Posisi kami memang berharap pada Perpres. Untuk itu kami sudah melakukan komunikasi dan harmonisasi dengan kementrian yang terkait dan dalam beberapa waktu dekat ini akan segera kita selesaikan. Sehingga BLU ini bisa dilaksanakan,” bebernya.
Di hadapan anggota dewan itu, Arifin bercerita bahwa selama proses pematangan BLU, pihaknya sudah 6 kali mengadakan pertemuan dengan beberapa pihak termasuk dengan asosiasi pertambangan dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Hasil rapat tersebut kemudian dijadikan bahan pertimbangan untuk pembentukan BLU batu bara.
“Jadi mengalami 6 kali rapat yang melibatkan kementerian-kementerian, asosiasi pertambangan, melibatkan Kadin juga. Itu semua dijadikan bahan-bahan masukan sebagai bahan untuk bagaimana kita menerapkan BLU ini,” imbuhnya.
Jika sudah resmi dibentuk, BLU ini akan disosialisasikan kepada pengusaha tambang batu bara baik mengenai payung hukumnya maupun dari segi skema dan teknis pelaksanaannya. Menurut Arifin, pemberlakuan BLU juga bukan dihitung sejak diresmikan melainkan saat awal tahun 2022 di mana PLN saat itu sedang mengalami krisis pasokan batu bara.
“Kita nanti akan sosialisasikan dengan para pengusaha batu bara. Jadi walaupun BLU ini terbit bulan depan, kita berlakunya tetap dari awal tahun. Ini juga menjadi rambu-rambu kita bagaimana kita mendisiplinkan tugas dan kewajiban masing-masing,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman mengapresiasi kinerja gerak cepat Kementerian ESDM dalam pembentukan BLU tersebut. Menurutnya, langkah ini perlu segera dirampungkan mengingat pasokan batu bara di PLN sudah hampir menipis.
“Ini sebuah langkah maju yang cukup positif. Sudah muncul isu PLN sudah aga sedikit turun dan berada di 70-80 presen. Kita tidak mau kejadian terus kaya begini. Makanya kita tanyakan progres pelaksanaan pembahasan BLU,” ujar Maman.
Dia kemudian menyampaikan bahwa BLU juga merupakan solusi jangka panjang untuk menengahi kekisruhan pasokan batu bara di PLN sebagaimana terjadi di awal tahun 2022.
“Entitas khusus ini sudah menjadi pembahasan panjang kita pasca kejadian penghentian ekspor yang menimbulkan beberapa polemik yang cukup heboh di awal tahun. Kita tidak ingin berkutat di masalah yang itu-itu terus,” jelasnya.
“Salah satu solusi jangka panjangnya adalah membentuk sebuah entitas khusus atau Badan Layanan Umum yang dalam sepengetahuan kami akan diletekan di Lemigas,” tandasnya.
