Genjot Devisa, Jokowi Minta ESDM Terapkan Lima Langka
Jakarta, TAMBANG –Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, untuk menerapkan lima langkah strategis untuk menggenjot devisa negara.
Kelima langkah tersebut dikatakan Jokowi usai rapat terbatas, melingkupi sektor batu bara hingga migas. Pertama, pemerintah membuka tambahan ekspor batu bara sebesar 100 juta ton. Saat ini, dari 100 juta ton tersebut, Menteri ESDM telah menandatangani persetujuan tambahan awal untuk 25 juta ton. Dengan penambahan tersebut, diharapkan akan menambah devisa negara hingga USD 1,5 miliar.
“Dari 100 juta ton rencana tambahan produksi batubara, saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang mengajukan penambahan produksi total 25 juta ton dan telah disetujui. Dengan ini, diharapkan negara bisa mendapatkan tambahan devisa USD 1,5 miliar dan uangnya segera bisa masuk ke negara. Persetujuan sudah ditandatangani Menteri ESDM. Harga batu bara saat ini baik untuk meningkatkan devisa,” tutur Kepala Biro Komunikasi, Layanan dan Informasi Publik Kementerian ESDM, Agung Pribadi, Rabu (15/8).
Kedua, Agung menyampaikan bahwa Presiden akan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) terkait kewajiban pencampuran biodiesel dalam BBM (B-20) dan berlaku mulai 1 September 2018. Perpres ini akan berlaku baik untuk BBM Public Service Obligation (PSO) maupun non-PSO.
“Besok pak Presiden tanda tangan Perpres B-20 yang berlaku mulai 1 September, baik PSO maupun non-PSO. Negara bisa menghemat USD2 miliar untuk tahun ini. Tahun depan akan menghemat USD 4 miliar,” tambah Agung.
Ketiga, mendorong penggunaan Tingkat Komponem Dalam Negeri (TKDN), untuk industri hulu migas dan proyek kelistrikan, sepanjang tersedia di dalam negeri dengan tidak menerbitkan master list untuk bebas bea masuk.
Keempat, dalam rapat terbatas (Ratas) juga dibahas rencana digitalisasi nozzle untuk BBM Solar dan Premium.
“Untuk nozzle akan segera dibuatkan nozzle real time. Hal itu untuk mengurangi penyalahgunaan BBM dan mengawasi konsumsi Premium hingga ke masyarakat,” beber Agung.
Asal tahu saja, Kementerian ESDM melalui Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina (Persero), menggandeng PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk akan memasang digitalisasi nozzle pada 5.518 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Kelima, dari sektor minyak dan gas bumi, Pertamina diminta untuk membeli seluruh lifting minyak bumi yang diproduksi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
“Hasil ratas minta supaya lifting minyak di KKKS dibeli seluruhnya oleh Pertamina. Ini akan bisa mengurangi impor kita. Ini akan difasilitasi regulasinya dan berlaku secepatnya,” pungkas Agung.
