Gabungan LSM Sebut Kabinet Jokowi Dikepung Oligarki Batu bara
Jakarta, TAMBANG – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam gerakan #BersihkanIndonesia, menyelidiki profil nama-nama calon menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf yang memiliki keterkaitan dengan bisnis batu bara.
Jurubicara #BersihkanIndonesia dari YLBHI, Arip Yogiawan mengungkapkan, pembahasan dan pengesahan yang dipaksakan terhadap sejumlah revisi undang-undang tentang mineral dan batu bara menjelang pelantikan Presiden dinilai mengancam reformasi Indonesia.
“Apa yang terjadi pada proses politik belakangan ini telah mengkonfirmasi begitu kuatnya kelompok oligarki batu bara dan bagaimana Jokowi menyediakan karpet merah bagi kepentingan mereka. Ini adalah bagi-bagi kekuasaan yang tidak saja berarti buruk bagi keseimbangan politik tapi juga menjadi ancaman berlanjutnya kerusakan lingkungan oleh industri batu bara,” ungkap Arip dalam keterangan resmi, Senin (21/10).
Arip mengungkapkan bisnis mereka diyakini membawa dampak pada kerusakan alam yang telah mengakibatkan berbagai hal negatif. Kerusakan yang terjadi seperti banjir besar di Bengkulu dan lubang-lubang maut bekas tambang di Kalimantan.
“Masuknya oligarki batu bara yang memiliki konflik kepentingan ke dalam kabinet pemerintahan akan mengancam masa depan bangsa. Ancaman tersebut terungkap dalam laporan #BersihkanKabinet yang diluncurkan hari ini,” lanjut Arip.
Lebih lanjut Arip mengungkapkan hubungan erat Jokowi dengan pebisnis batu bara membuatnya meninggalkan satu keputusan penting ketika menyusun kabinet kerja pada periode pertama sebagai presiden tahun 2014 lalu. Saat itu, Jokowi mengandalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengetahui integritas calon-calon menteri.
Jurubicara #BersihkanIndonesia dari Greenpeace Indonesia, Tata Mustasya mengungkapkan elite politik yang berbisnis batu bara sangat diuntungkan dengan pelemahan KPK. Beberapa kandidat menteri memiliki konflik kepentingan karena berbisnis batu bara.
“Jokowi telah gagal melepaskan diri dari oligarki batu bara di periode pertamanya dan periode kedua ini merupakan remedial test. Jika gagal lagi, demokrasi, lingkungan, dan masa depan Indonesia semakin terancam,” kata Tata.
Sementara itu Melky Nahar, jurubicara #BersihkanIndonesia dari JATAM mengatakan, masa-masa kelam Indonesia telah dimulai.
“Keselamatan masyarakat dan lingkungan semakin terancam di hadapan kepentingan oligarki tambang batu bara yang sebagiannya ada di lingkaran istana dan parlemen,” ungkap Melky.
Laporan #BersihkanKabinet menyoroti keterkaitan kepentingan batu bara dengan figur-figur yang tercatat di media masuk ke dalam ‘bursa kabinet’ pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin di masa pemerintahan 2019-2024. Beberapa nama yang menjadi sorotan karena kaitannya dengan kepentingan batu bara adalah Luhut Binsar Pandjaitan, Airlangga Hartarto, Yusril Ihza Mahendra, Erick Thohir, Moeldoko, Sandiaga S. Uno, Prabowo Subianto, Ryamizard Ryacudu, dan Hary Tanoe.
Laporan ini belum menyoroti bagaimana nama-nama calon menteri yang disebut terkait dengan isu lain seperti HAM dan sektor kehutanan.
Jurubicara #BersihkanIndonesia dari Trend Asia, Ahmad Ashov Birry menyebut laporan ini disusun untuk mengabarkan kepada rakyat Indonesia agar tetap waspada terhadap kepentingan keuntungan sesaat industri batu bara yang berpeluang masuk kembali ke dalam kabinet pemerintahan periode kedua Joko Widodo. Laporan ini tidak dibuat sekadar untuk menyebut beberapa potongan nama-nama saja.
“Ini soal memutus hubungan toksik antara negeri ini dengan batu bara, yang menghambat transisi Indonesia ke energi bersih terbarukan yang berkeadilan,” tutur Ahmad.
