Progres Smelter Di Bawah Target, Freeport Ngotot Minta Diundur
Jakarta, TAMBANG – PT Freeport Indonesia (PTFI) bersikeras meminta target pembangunan smelter diundur. Hal ini disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (27/8).
Wakil Presiden Direktur PTFI, Jenpino Ngabdi mendesak agar fasilitas pengolahan dan pemurnian tembaga yang dibangun di kawasan Java Integrated Industrial Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur itu, ditunda target penyelesaiannya hingga tahun 2024. Mundur dari jadwal semula yang direncanakan rampung pada tahun 2023.
Permintaan tersebut disampaikan setelah proses pembangunan sempat berhenti selama enam bulan belakangan, akibat dampak Covid-19. Pasalnya, mitra kontraktor PTFI yang melaksanakan enginering, procurement, and construction (EPC) belum bisa melakukan kesepaktan dengan PTFI, terkait biaya dan juga durasi penyelesaian proyek.
“Dari sisi biaya, vendor enggak bisa kasih harga final. Sisi waktu akibat penundaan Covid-19 ini sudah berjalan enam bulan. Sehingga apabila kita paksakan di 2023, EPC kontraktor enggak sanggup. Perlu revisi jadwal. Jadi apabila memungkinkan agar kami dikasih kelonggaran sampai 2024,” ujar Jenpino.
Selain itu, akibat dampak Covid-19, kontraktor EPC yang berasal dari luar negeri terpaksa tidak bisa melanjutkan pembangunan di Indonesia karena ada kebijakan pembatasan wilayah di negara mereka.
“Jadi sulit mereka. Ada vendor yang sudah aktif ada yang belum,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaludin menegaskan, berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, hingga Juli 2020 perkembangan smelter PTFI baru mencapai 5,86 persen. Realisasi itu meleset dari target awal yang dicanangkan sebesar 10,5 persen.
Adapun pekerjaan yang sudah dilaksanakan meliputi feasibility study, early works , front end engineering design atau FEED.
“Persiapan awal sudah dilakukan, ground sudah diselesaikan. Kemajuan status saat ini di bawah rencana. (Harusnya) Desember 2023 rencana selesai 100 persen,” beber Ridwan.
Ia menambahkan, pemerintah tetap akan mendesak PTFI agar merampungkan pembangunan smelter sesuai rencana awal. Tapi, pihaknya juga akan mempertimbangkan segala kemungkinan yang terjadi berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah nantinya.
“Kami akan tetap berpegang aturan yang berlaku dan pemantauan di lapangan,” pungkas Ridwan.
