Tambang Today

Februari, Pemerintah Tagih Laporan Smelter Freeport

Ragil Wibowo

22 Jan 2018 — 1 min read

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Susigit

Jakarta, TAMBANG – Kementerian ESDM meminta PT. Freeport Indonesia untuk segera memasukkan laporan capaian pembangunan fasilitas pemurnian dari target enam bulan pertama, pada Februari nanti. “Freeport jatuh tempo untuk melaporkan perkembangan capaian yang sudah dilakukan di tahap enam bulan pertama ini, pada Februari 2018. Kalau belum mencapai prosentase 90 persen dari rencana tahapan awal, rekomendasi ekspor bisa dicabut dan harus mengajukan perijinan kembali,” kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Minerba ESDM, Bambang Susigit, kepada Majalah Tambang. Sampai saat ini, perkembangan yang dilakukan oleh PT. Freeport dikatakan Bambang, baru pada tahapan penguasaan lahan, perijinan, serta engineering, procurement dan construction. “Freeport memang mendapatkan waktu penambahan ijin IUPK selama enam bulan dan berakhir Januari 2018, kemudian diperpanjang lagi menjadi Maret 2018. Namun tetap harus ada laporan perkembangan capaian yang tertuang dalam aturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1/2017, dan Peraturan Menteri ESDM ,” terangnya. Bambang menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 5/2017, Permen Nomor 6/2017, Permen No 35/2017 dan Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 1051K/30/MEM/2017, bahwa kesempatan untuk melakukan ekspor konsentrat, bijih nikel kadar rendah, maupun bauksit yang telah dicuci dalam jumlah terbatas, hanya diberikan kepada IUPK atau IUP OP yang telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian, baik sendiri ataupun kerjasama. Kemudian Progress pembangunan fasilitas pemurnian akan terus diawasi dengan ketat dengan dilakukan verifikasi oleh verifikator independen secara berkala setiap enam bulan. Kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian, harus mencapai minimal 90 persen dari rencana kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian yang dihitung kumulatif sampai satu buan terakhir. “Kalau tidak tercapai, maka Dirjen Minerba atas nama Menteri ESDM menerbitkan rekomendasi untu mencabut persetujuan ekspor yang telah diberikan,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Dari Januari sampai Agustus, ANTAM Beli 9 ton Emas dari PTFI

Jakarta,TAMBANG,- Salah satu perusahaan tambang plat merah, PT ANTAM (Persero) Tbk terus memperkuat rantai pasok emas nasional. Salah satunya melalui peningkatan pemanfaatan emas yang bersumber dari dalam negeri. Sepanjang Januari–Agustus 2026, emiten berkode saham ANTM ini telah merealisasikan pembelian sebanyak 9 ton emas dari PT Freeport Indonesia (PTFI)

Peringati HUT ke-33, PAMA Gelar Gowes for Charity dan Salurkan Bantuan ke Panti Asuhan

Jakarta, TAMBANG – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-33, PT Pamapersada Nusantara (PAMA) menggelar kegiatan tahunan Gowes for Charity 2026 pada Sabtu (26/9/2026). Kegiatan ini memadukan olahraga bersepeda dengan aksi sosial melalui penyaluran bantuan kepada anak-anak Panti Asuhan Al Sakinah di Jakarta. Kegiatan yang dipusatkan di Head

Multi Power Group Perkuat Komitmen sebagai Mitra Solusi Efisiensi Industri

Jakarta, TAMBANG — PT Multi Power Adi Tama (Multi Power Group) memperkuat komitmennya sebagai mitra solusi efisiensi bagi industri alat berat melalui pendekatan bisnis yang berorientasi pada kebutuhan operasional pelanggan. Perusahaan tidak hanya menawarkan produk, tetapi juga membantu pelanggan menentukan solusi yang sesuai dengan karakter pekerjaan, target performa, dan kemampuan anggaran.

Sungai Barito Surut, Lebih dari 50% Pasokan Batu Bara Kalteng Terganggu

Jakarta, TAMBANG – Industri pertambangan batu bara di Kalimantan Tengah (Kalteng) tengah menghadapi gangguan akibat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kondisi tersebut berdampak terhadap pengangkutan batu bara melalui Sungai Barito, sekaligus mengancam pemenuhan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO). Ketua Forum Kepala Teknik Tambang (FKTT) Kalteng, Handry Mardam, mengatakan Sungai