ESDM Wacanakan Tarik Kembali Izin Penambangan Pasir Kuarsa ke Pusat

Kuarsa ESDM

Jakarta, TAMBANG – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menarik kembali kewenangan penerbitan izin tambang pasir kuarsa dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Rencana tersebut disampaikan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia usai melantik Pejabat Tinggi Pratama Kementerian ESDM pada Senin (24/11).

Bahlil menerangkan bahwa langkah ini disiapkan untuk memperbaiki tata kelola, mencegah penyalahgunaan izin, dan memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai aturan.

Selain itu, keputusan ini merupakan salah satu hasil pembahasan dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang digelar Presiden RI bersama sejumlah menteri di Hambalang, Bogor, pada Minggu (23/11). Ratas difokuskan pada penanganan tambang dan kebun ilegal yang merugikan negara.

“Kami melakukan rapat terbatas dengan Pak Presiden membahas berbagai hal, terutama menyangkut dengan peningkatan ekonomi khususnya pada pengelolaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (Satgas PKH) untuk menegakkan kedaulatan negara atas sumber daya alam dengan cara mengembalikan kawasan hutan yang dikelola secara ilegal kepada negara yang meliputi di sektor perkebunan dan pertambangan,” ucap Bahlil, dikutip dalam keterangan resmi, Selasa (25/11).

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi pelanggaran hukum dalam kegiatan pertambangan. “Saya sering juga turun terus ke lapangan. Memang tambang-tambang ilegal ada yang punya IUP, tapi nggak punya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Mereka melakukan penambangan liar dan itu semuanya akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.

Dalam Ratas, pemerintah juga menyoroti dugaan praktik tidak sesuai izin oleh sejumlah penambang pasir kuarsa, termasuk temuan adanya timah yang dicampurkan dalam komoditas tersebut. “Penambang itu memegang izinnya pasir kuarsa tapi didalamnya adalah timah, maka kemarin ratas juga memutuskan bahwa untuk izin pasir kuarsa dan silika yang awalnya di daerah ditarik kembali ke pusat agar tata kelolanya dapat diaatur labih baik kembali,” ujar Bahlil.

Dengan penarikan kewenangan ini, pemerintah pusat akan menata ulang dan mengevaluasi seluruh izin tambang pasir kuarsa untuk mencegah tumpang tindih dan penyalahgunaan izin, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Sebelumnya, Menteri ESDM bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin meninjau aktivitas tambang ilegal di Bangka Belitung terkait maraknya penambangan pasir kuarsa yang dinilai menyalahi aturan.

Sebagai informasi, pasir kuarsa ditetapkan sebagai mineral kritis berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 296.K/MB.01/MEM/B/2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas Yang Tergolong Dalam Klasifikasi Mineral Kritis.

Artikel Terkait

Ditopang Menguatnya Permintaan Global, Volume Penjualan Logam PT Timah,Tbk di Kuartal III Naik 72 Persen

Ditopang Menguatnya Permintaan Global, Volume Penjualan Logam PT Timah,Tbk di Kuartal III Naik 72 Persen

Jakarta,TAMBANG,- PT Timah,Tbk (TINS) mencatatkan pertumbuhan operasional yang signifikan sepanjang periode sembilan bulan pertama (Januari–September) tahun 2026. Kinerja positif ini ditopang oleh optimalisasi armada tambang serta perbaikan tata kelola operasional penambangan darat dan laut, perseroan berhasil merealisasikan volume penjualan logam timah sebesar 16.304 metrik ton. Ini

By Egenius Soda
TAMBANG Golf Tournament 2026 Jadi Ajang Silaturahmi dan Perkuat Sinergi Industri Pertambangan

TAMBANG Golf Tournament 2026 Jadi Ajang Silaturahmi dan Perkuat Sinergi Industri Pertambangan

Jakarta, TAMBANG – Majalah TAMBANG kembali menggelar TAMBANG Golf Tournament 2026 pada Sabtu, 28 November 2026, di Gunung Geulis Country Club, Bogor, Jawa Barat. Turnamen ini menjadi salah satu upaya untuk mempererat hubungan sekaligus membangun komunikasi antarpemangku kepentingan di sektor pertambangan dan energi. Mengusung semangat kebersamaan, kegiatan ini tidak hanya menjadi

By Rian Wahyuddin