Tambang Today

ESDM Tunggu Respon Tawaran WIUPK dari BUMN dan BUMD

Ragil Wibowo

22 Jun 2018 — 1 min read

Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono

Jakarta, TAMBANG – Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM menunggu respon Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMD terkait tawaran enam Wilayah Izin Usaha Milik Daerah (WIUPK) yang ditetapkan sebagai kualifikasi lelang sejak awal Juni lalu. Direktur Jenderal (Dirjen) Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan, ESDM sudah memberikan batas waktu 30 hari untuk memberikan respon “Penawarannya sudah dikirim sebelum lebaran,” kata Bambang Gatot Ariyono, Kamis (21/6). Keenam WIPUK tersebut berada di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat tiga lokasi yaitu Daerah Latao, Kabupaten Kolaka Utara, luas wilayah 3.148 hektar, komoditas nikel. Daerah Suasua, Kabupaten Kolaka Utara, luas 5.899 hektar, komoditas nikel. Serta Matarape, Kabupaten Konawe Utara, luas 1.681 hektar. Komoditas nikel. Sementara di Provinsi Sulawesi Tengah berada di daerah Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, luas 1.193 hektar, komoditas nikel. Daerah Bahodopi Utara, Kabupaten Morowali, luas wilayah 1.896, komoditas nikel. Kemudian di Provinsi Jambi, daerah Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, seluas 2.826 ha, komoditas batu bara. Seperti diketahui diberitakan tambang.co.id, berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1805.K/30/Mem/2018 yang baru saja terbit. Pemerintah membanderol harga Kompensasi Data Informasi (KDI) lahan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) tahun 2018. Angkanya mencapai Rp4,095 triliun. “Kepmen wilayah sudah keluar, peraturan lelangnya sudah ada, jadi bulan depan kita sudah mulai memberikan yang WIUP itu ke daerah, yang WIUPK nanti ke Menteri, tetapi kan lelangnya berdasarkan undang-undang, jadi ditawarkan dulu (kepada BUMN dan BUMD),” Kata Bambang Gatot Ariyono, pada 3 Mei lalu. Berdasarkan UU Minerba no 4/2009, proses lelang WIUP dilaksanakan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, sementara WIUPK dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dengan memprioritaskan BUMN dan BUMD. Bila BUMN atau BUMD tidak berminat, baru dilakukan proses lelang terbuka yang melibatkan swasta. “Dengan skema ini negara akan mendapatkan kompensasi di awal, seperti halnya signature bonus pada lelang wilayah kerja migas,” pungkas Bambang Gatot.

Artikel Terkait

Ini Kesan Tim Australia Terkait Kompetensi ERT Indonesia di IMERC 2026

Jakarta,TAMBANG, Ajang Indonesia Mining Emergency Response Community (IMERC) 2026 telah memasuki hari ketiga pada Sabtu (8/8). Ditengah teriknya kota Balikpapan, 24 Emergency Response Team (ERT) dari Indonesia dan Australia terus menguji kemampuan dalam menghadapi berbagai skenario keadaan darurat. Perusahaan kontraktor pertambangan, PT Putra Perkasa Abadi (PPA) menjadi tuan

Dukung IMERC 2026, AYAXX Dorong Penguatan Kapabilitas Fire Fighting dan Rescue

Jakarta,TAMBANG,- Ajang Indonesia Mining Emergency Response Community (IMERC) 2026 masih berlangsung. Semua peserta fokus mengikuti berbagai kategori yang dilombakan namun disaat bersamaan suasana keakraban pun terbangun. Di ajang kali ini suasananya semakin meriah karena jumlah tim Emergency Response Team (ERT) yang terlibat lebih banyak dibanding tahun lalu. Ada 24

PT TIMAH Buka Suara soal Demo di Belitung Timur, Minta Kondusivitas Tetap Terjaga

Jakarta, TAMBANG – PT TIMAH Tbk buka suara terkait aksi demonstrasi warga di depan kantor perusahaan di Kabupaten Belitung Timur yang berujung bentrokan. Perseroan menyatakan menghormati aspirasi masyarakat dan berharap situasi tetap kondusif. Corporate Secretary PT TIMAH (Persero) Tbk, Ruddy Nursalam, menyampaikan bahwa perusahaan memahami aktivitas pertambangan timah memiliki keterkaitan yang

Demo Penambang Timah di Belitung Berujung Bentrok, Bambang Patijaya Dorong Perpres Segera Terbit

Jakarta, TAMBANG - Aksi demonstrasi masyarakat penambang di Kantor PT TIMAH di Kabupaten Belitung Timur menjadi sorotan. Di tengah meningkatnya tuntutan agar pembelian bijih timah masyarakat kembali dibuka, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta seluruh pihak menahan diri dan menjaga kondusivitas, sembari memastikan pemerintah tengah mempercepat penerbitan Peraturan Presiden