ESDM Ingin Pungutan Daerah Dihapus

ESDM Ingin Pungutan Daerah Dihapus

Jakarta-TAMBANG. Hingga menjelang tutup tahun, renegosiasi kontrak tambang masih menyisakan beberapa nama perusahaan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan akan mengejar target penyelesaian renegosiasi yang belum selesai.

Salah satu cara yang ditempuh adalah mengevaluasi pungutan-pungutan yang selama ini dilakukan daerah kepada pelaku usaha pertambangan di wilayahnya.

Direktur Jenderal Minerba, R Sukhyar mengatakan, selama ini pungutan tersebut terindikasi menghambat proses renegosiasi kontrak tambang. Jumlah yang belum menyelesaikan renegosiasi mencapai 20 perusahaan.

“Kami meminta penaikan royalti tetapi di daerah ada pungutan, ini tentu memberatkan. Kami berupaya bagaimana mengurangi pungutan-pungutan yang dilakukan daerah itu,” katanya, Rabu (17/12) kemarin.

Sebagai contoh, PT Nusa Halmahera Mineral (NHM), perusahaan tambang emas berstatus Kontrak Karya (KK) hingga saat ini belum menyepakati amandemen kontrak. Kata Sukhyar, perusahaan tersebut mengeluhkan adanya pungutan yang dilakukan pemerintah daerah.

Nilai pungutan itu setara dengan nominal royalti yang harus dibayarkan jika perseroan menandatangani nota kesepakatan amandemen kontrak.

NHM merupakan patungan antara Newcrest (kepemilikan 75%) dengan PT Aneka Tambang Tbk. (kepemilikan 25%). Perusahaan ini mengoperasikan tambang emas Gosowong di halmahera Utara, Maluku Utara.

“Kasus mereka itu serupa dengan Agincourt yang dipungut oleh pemerintah daerah setempat, nilai pungutannya setara dengan royalti, jadi ini yang harus diselesaikan,” jelasnya.

Artikel Terkait

Soal Target 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, IMA Minta Kontribusi Industri Dilihat Utuh

Soal Target 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, IMA Minta Kontribusi Industri Dilihat Utuh

Jakarta, TAMBANG — Indonesia Mining Association (IMA), merespon arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai hasil tambang sebesar 70 persen dinikmati oleh negara. Direktur Eksekutif IMA, Sari Esayanti menjelaskan bahwa IMA memahami arahan Presiden agar pengelolaan sumber daya pertambangan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat. “Dalam menerjemahkan target 70 persen, IMA

By Rian Wahyuddin