JAKARTA, TAMBANG – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan, saat ini emisi karbon sektor energi secara global sudah mencapai 81 persen. Hal ini membuat pemerintah semakin mantap untuk mengkampanyekan pemanfaatan energi bersih di ajang G20 yang akan diselenggarakan di Bali beberapa bulan mendatang.
“Konsumsi energi dunia 77 persen. Emisi karbon dari sektor energi 81 persen. Konsen pemerintah, ESDM sangat kuat bahwa kita harus transisi energi. Kami sekarang coba siapkan fundamentalnya agar berjalan. Narasinya itu kita melakukan transisi,” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana dalam Talkshow Youth Movement in G20, Selasa (8/2).
Presidensi G20 yang mengusung tagline Recover Together, Recover Stronger memiliki tiga fokus utama, yakni kesehatan global yang inklusuf, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi menuju energi yang berkelanjutan.
Di ajang internasional ini, pemerintah akan meneguhkan komitmennya untuk Memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT) kepada dunia dengan target Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.
“Ini proses yang bukan sehari dua hari, setahun dua tahun, kan Presiden sudah menyampaikan 2060 ini Net Zero Emission, nah ini pengertian Net Zero Emission juga harus sama-sama pahami. Net Zero Emission itu ada net, ada zero. Kita bukan zero emission, tapi net zero,” ungkapnya.
Dadan kemudian menjelaskan bahwa trend dunia dalam transisi energi saat ini sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal itu ditandai dengan masifnya pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT yang dari tahun ke tahun terus meningkat.
“Trend dunia, 2015 lebih banyak pembangkit EBT dibangun. 2020 pembangkit EBT di atas 80 persen, sisanya fosil,” ungkapnya.
Kendati begitu, Dadan menyampaikan bahwa pemanfaatan EBT terutama untuk pembangkit listrik, akan memperhatikan aspek keekonomian masyarakat terutama soal harga. Menurutnya, peralihan dari energi fosil ke energi bersih ini jangan sampai memberatkan rakyat.
“Listriknya harus terjangkau untuk semua karena untuk pertumbuhan pembangunan, ekonomi dan lain-lain,” ungkapnya.
Untuk itu, pemerintah kata dia saat ini sedang mematangkan harga listrik EBT, termasuk yang nantinya dijual ke PT PLN. Menurut Dadan, pemerintah juga akan menetapkan harga maksimum listrik EBT agar lebih simpel dari segi kontrak maupun segi diskusinya.
“Sekarang kita sedang memfinalkan harga listrik dari EBT yang dijual ke PLN. Kita dorong supaya banyak pembangkit EBT dan nanti listriknya dijual ke PLN. Supaya lebih simpel dari sisi kontrak, sisi diskusi, kan kalau jualan itu ada sisi tawar ya, pemerintah menetapkan harganya sekian, atau harga maksimumnya sekian. Basisnya dilelang nanti. Ini yang sedang diselesaikan,” paparnya.
