Tambang Today

DPR Panggil Perusahaan Batu Bara Bahas Kebutuhan Dalam Negeri

Muflihun Hidayat

03 Apr 2018 — 1 min read

- Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memanggil beberapa perusahaan batu bara untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (3/4)

Jakarta, TAMBANG – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memanggil beberapa perusahaan batu bara untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP). Pembahasannya, terkait kebutuhan batu bara dalam negeri dan ekspor sesuai Undang-Undang (UU) Minerba, serta kebijakan harga khusus Domestic Market Obligation (DMO). Salah satu perusahaan yang sudah konfirmasi hadir ialah PT Adaro Energy. “Iya siang ini (Adaro hadir),” ungkap Humas Adaro, Nadira kepada tambang.co.id, Selasa (3/4). Rencananya, beberapa perusahaan lain juga turut hadir, diantaranya PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, PT Kaltim Primacoal, PT Kideco Jaya Agung, PT Indominco Mandiri, PT Antang Gunung Maratus, PT Borneo Indobara, PT Insani Bara Perkasa, PT Mahakam Sumber Jaya. PT Mandiri Inti Perkasa, PT Pesona Katulistiwa Nusantara, PT TRUbaindo Coal Mining, PT Bukit Asam, dan PT Bumi Rantau Energi. Sebagaimana diketahui, semua perusahaan dikenai kewajiban DMO sebesar 25 persen. Selain itu, DMO yang dialokasikan untuk kebutuhan PLN dibanderol dengan harga khusus, USD70 per ton dengan kadar batu bara 6.332. Sementara Harga Batubara Acuan (HBA) yang diberlakukan untuk ekspor mencapai USD101,86 per ton. Pemerintah menjanjikan bagi perusahaan yang mampu mencapai target DMO 25 persen akan diberi insentif penambahan kuota produksi hingga 10 persen. Tapi, bagi pengusaha, insentif ini dinilai terlalu berat. Sebab meningkatkan produksi bukan hal yang mudah, butuh tambahan Capital Expenditure, infrastruktur yang mumpuni, dan lain sebagainya. Dalam RDP tersebut, nampak hadir juga Direktur Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia, Ketua Kebijakan Publik Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Singgih Widagdo, serta sejumlah stakeholder lainnya.

Artikel Terkait

Bahlil Tegaskan Persetujuan RKAB Tiga Anak Usaha Bayan Tak Terkait Akuisisi Haji Isam

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan persetujuan perubahan RKAB 2026 tiga anak usaha PT Bayan Resources Tbk (BYAN) tidak terkait dengan rencana pengalihan saham Bayan kepada PT Jhonlin Baratama milik Haji Isam.

Enlit Asia dan MKI Electricity Connect 2026 Resmi Dibuka, Dorong Ketahanan Energi ASEAN

Jakarta, TAMBANG - Enlit Asia dan MKI Electricity Connect 2026 resmi dibuka di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Selasa (22/9/2026). Berlangsung hingga 24 September 2026, ajang ini mempertemukan pemerintah, perusahaan utilitas, pelaku industri, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi untuk membahas tantangan dan peluang sektor energi di Indonesia

Enlit Asia dan MKI Electricity Connect 2026 Hadirkan 280+ Perusahaan Global

Jakarta, TAMBANG – Sektor ketenagalistrikan Indonesia tengah memasuki fase transformasi yang penting. Peningkatan permintaan listrik, integrasi energi terbarukan, modernisasi jaringan, digitalisasi, serta meningkatnya kebutuhan listrik dari sektor industri dan pusat data mendorong kebutuhan akan sistem ketenagalistrikan yang semakin andal, fleksibel, dan tangguh. Dalam konteks tersebut, Enlit Asia dan MKI Electricity Connect

Bos Perminas Buka-Bukaan Tantangan Pengembangan Logam Tanah Jarang di Dalam Negeri

Jakarta, TAMBANG – Presiden Direktur PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas), Gilarsi Wahju Setijono mengungkap sejumlah tantangan pengembangan komoditas logam tanah jarang (LTJ) di dalam negeri. Saat ini, Perminas sudah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) LTJ eksplorasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Mamuju, Sulawesi Barat. Kata Gilarsi, tantangan