DPR Desak ESDM dan SKK Migas Tingkatkan Lifting Migas
Jakarta, TAMBANG – Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, mendesak Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk meningkatkan target lifting minyak dan gas. Ia menilai target lifting 610 ribu barel per hari (BOPD) pada 2026 masih tergolong rendah dan perlu digenjot.
“Sudah saya lihat sekarang di sini bahwa proyeksi atau target untuk 2026 berkisar di 600 ke 610. Jadi saya mengharapkan agar Kementerian ESDM dan SKK Migas kerja keras agar bisa meningkat dari 610 ribu barel per hari lifting ini, jadi apapun caranya,” ujar Ramson dikutip dari keterangan resmi, Rabu (2/7).
Ramson menyayangkan kendala birokrasi yang masih berbelit dalam proses eksplorasi migas, termasuk di Pertamina yang notabene menyumbang lebih dari 60% lifting minyak nasional.
“Di Pertamina yang sekitar 60% lifting minyak kita dari Pertamina, untuk eksplorasi birokrasinya juga masih panjang. Sudah diketemukan data cadangan minyak, tetapi untuk kalau mulai mau eksplorasi, itu sampai mulai dan baru ada seismiknya itu lama prosesnya, bisa 2 tahun coba,” tandasnya.
Untuk itu, Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra tersebut mendorong revisi terhadap UU Migas agar hambatan regulasi dan birokrasi dapat disederhanakan. Menurut Ramson, inisiatif revisi UU Migas sebaiknya berasal dari Pemerintah agar lebih sesuai dengan visi Presiden.
Ramson juga menegaskan bahwa revisi regulasi ini harus menyasar percepatan proses eksplorasi dan produksi migas, serta mendukung peningkatan lifting secara nyata dalam lima tahun ke depan. Ia mengusulkan agar Menteri ESDM menjadi leading sector dalam pengajuan RUU Migas yang baru.
“Jadi mesti lembur juga ini dari Pemerintah untuk mengajukan RUU Migas kepada DPR RI. Kalau nanti, karena sudah sejak 2012, sejak ada keputusan MK, belum jadi direvisi ini Undang-Undang Migas. Jadi lebih bagus dari pemerintah supaya menyesuaikan dan minta arahan Bapak Presiden sesuai dengan visi Beliau, jadi dijabarkan langsung,” tutur Ramson.
Ramson juga meminta perhatian terhadap peningkatan volume subsidi dan distribusi LPG bagi masyarakat kecil. Ia mengusulkan agar volume LPG tahun 2026 bisa ditingkatkan menjadi sekitar 8,5 hingga 8,6 juta metrik ton, mengingat tingginya permintaan di lapangan terlebih fakta bahwa permintaan dari masyarakat kecil masih banyak.
“Silakan dari Kementerian ESDM mengevaluasi, tapi lebih objektif Pak Dirjen Migas, artinya betul-betul tahu situasi lapangan. Karena ini kepentingan rakyat kecil. apalagi Bapak Presiden sangat konsen terhadap kepentingan rakyat kecil,” pungkas Ramson mengakhiri pendapatnya.
Perihal peningkatan lifting minyak dan gas, terbaru Kementerian ESDM menerbitkan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Sama untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Wamen ESDM Yuliot menegaskan, legalisasi sumur minyak rakyat menjadi salah satu langkah strategis untuk mengejar target produksi satu juta barel per hari (BOPD) pada 2029–2030.
“Pertama tujuannya bagi peningkatan produksi migas. Jadi upaya peningkatan produksi migas kita menargetkan pada tahun 2029-2030 tingkat produksi minyak bumi di dalam negeri diharapkan lebih dari satu juta barel,” ungkap Yuliot.
Baca juga: ESDM: Sumur Minyak Rakyat Dorong Target 1 Juta Barel per Hari Tahun 2030
