Tambang Today

DPR Akui RUU Minerba Jalan Di Tempat

Muflihun Hidayat

10 Jan 2019 — 1 min read

Irjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Ilyas Saad, saat Diskusi Publik di KAHMI Centre, Jakarta, Rabu (9/1)

Jakarta, TAMBANG – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Ridwan Hasyim mengakui, pihaknya belum melakukan tindak lanjut mengenai pembahasan aturan pertambangan yang sempat dikabarkan hampir selesai. Maksud beleid tersebut ialah, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). “(Rancangan) UU Minerba jalan di tempat. Tidak hanya itu, UU Migas juga. Yang kita tunggu sebentar lagi UU Energi Terbarukan,” tutur politikus Partai Golkar ini saat mengahadiri diskusi di KAHMI Center, Jakarta, Rabu (9/1). Sebelumnya, naskah RUU Minerba digulirkan oleh DPR RI sejak bulan Maret tahun lalu. Kemudian sampai ke tangan Presiden pada awal April 2018. Terhitung sejak saat itu, pemerintah diberi waktu dua bulan hingga Juli 2018 untuk menyempurnakan naskah, dan wajib menyerahkan kembali kepada DPR. Hingga saat ini, naskah RUU mandek di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Padahal, Satya W Yudha, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, pernah menyampaikan kepada tambang.co.id, bahwa RUU Minerba akan rampung, dan terbit paling lampat pada bulan Juli tahun lalu. “Target penyelesaiannya pada Juni-Juli, ini lebih cepat dibanding RUU Migas. Jadi sudah ada komunikasi intens dengan Baleg,” terang Satya kala itu. Untuk diketahui, salah satu isu strategis yang diatur dalam RUU Minerba, ialah terkait rencana hilirisasi. Disebutkan, ketentuan konsentrat yang boleh diekspor, dipatok dengan kadar 75 persen. Selain itu, terdapat pula aturan yang menyebut, penetapan wilayah pertambangan bekas Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaaan Pertambangan Batubara (PKB2B), perlu melalui konsultasi DPR RI. Ridwan menyebut, kebiasaan para anggota dewan yang kerap ribut saat sidang, menjadi faktor utama mengapa RUU Minerba tidak mengalami perkembangan. Kemudian, Ridwan sendiri belum mengetahui kapan RUU tersebut ditargetkan selesai.

Artikel Terkait

Pasokan Batu Bara Industri Semen Terkendala, Minerba Cari Sumber Alternatif

Jakarta, TAMBANG – Pasokan batu bara untuk industri semen mengalami kendala akibat gangguan pengiriman di sejumlah wilayah. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM tengah mencari sumber pasokan alternatif untuk mengatasi kondisi tersebut. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan pihaknya menerima laporan terkait berkurangnya pasokan

Digitalisasi Dan AI Topang Efisiensi dan Produktivitas Kinerja AMMAN

Jakarta,TAMBANG,- Tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia, PT Amman Mineral Internasional,Tbk (AMMAN) telah menjelma sebagai salah satu tambang paling kompleks. Ini terjadi setelah perusahaan merampungkan pembangunan smelter tembaga dan fasilitas pemurnian emas dan perak. Di area yang terbentang antara Batu Hijau dengan pelabuhan Benete, berdiri sejumlah

Tekan Ketergantungan pada Impor, Pertamina Lubricants Luncurkan Katalis FCC/RFCC untuk Efisiensi Kilang

Jakarta,TAMBANG,- Demi mengurangi ketergantungan impor dan mewujudkan kemandirian teknologi energi nasional, PT Pertamina Lubricants (PTPL) bersama PT Pertamina (Persero) meluncurkan katalis. Produk ini merupakan hasil pengembangan kolaborasi antar riset Pertamina Group, yakni Fluid Catalytic Cracking (FCC), Residue Catalytic Cracking (RCC), dan Residue Fluid Catalytic Cracking (RFCC). Dijelaskan pula bahwa

Bahlil Tegaskan Persetujuan RKAB Tiga Anak Usaha Bayan Tak Terkait Akuisisi Haji Isam

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan persetujuan perubahan RKAB 2026 tiga anak usaha PT Bayan Resources Tbk (BYAN) tidak terkait dengan rencana pengalihan saham Bayan kepada PT Jhonlin Baratama milik Haji Isam.