Jakarta, TAMBANG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan tak menangkis kalau keputusan distribusi Premium di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) mengakibatkan Pertamina menanggung defisit. Meski demikian, pemerintah tak berniat untuk mencabut keputusan tersebut.
“Saya minta dukungan, (keputusan) ini tetap akan dilakukan,” ujar Jonan di hadapan jajaran anggota Komisi VII DPR RI, Kamis (19/7).
Berdasarkan Revisi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 191 tahun 2014, pasar Premium di Jamali diperluas. Sebelum terbit Revisi, Pertamina hanya menjual Premium secara terbatas. Melalui revisi, disepakati ada 571 SPBU yang kini menjual Premium.
“Ada kenaikan konsumsi Premium 10 sampai 15 persen diluar masa operasi lebaran,” ujar Jonan.
Apakah pemerintah berencana menaikkan harga Premium untuk menambal defisit ? “Pada prinsipnya pemerintah menetapkan harga jual eceran gasoline Premium dan Solar biosolar, sampai dengan akhir tahun tidak berubah, tidak diturunkan atau dinaikan,” jawab Jonan.
Strategi yang dilakukan pemerintah ialah dengan memberikan kewenangan kelola hulu Migas kepada Pertamina. Sebagaimana diketahui, saat ini Pertamina diberi hak kelola Blok Mahakam, yang sebelumnya dikola Total. Lalu diberikan juga hak kelola PHE ONWJ, dan 10 blok-blok kecil lainnya.
Dari blok Mahakam saja, yang produksi Migasnya mencapai sekitar 150 ribu Barel per hari, Pertamina bisa memperoleh pendapatan bersih sebesar USD600 juta.
“Dengan diberi itu net cash flow, tambahan setelah split, USD600 juta. Pemerintah juga menugaskan pertamina 10 blok-blok kecil yang sudah terminasi. Sehingga dari sektor hulu pertamina bisa menutup pengeluaran di sektor hilir,” pungkas Jonan.
