JAKARTA, TAMBANG- Seiring dengan pelarangan ekspor oleh pemerintah akhir tahun lalu, PT PLN Persero malah dapat tambahan pasokan batu bara sebesar 3,2 juta ton untuk satu bulan kedepan. Awalnya, suntikan bahan bakar pembangkit listrik itu direncanakan 5,1 juta ton.
Tambahan komitmen ini didapat dari para pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dengan kondisi pasokan yang belum sepenuhnya aman, PLN akan memprioritaskan penyaluran batu bara tersebut bagi pembangkit-pembangkit listrik dengan level Hari Operasi-nya (HOP) rendah.
“PT PLN (Persero) terus berupaya memastikan terpenuhinya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik demi menjaga keandalan listrik dan melindungi kepentingan nasional,” kata Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Agung Murdifi, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (4/1).
Menurut Agung, Pengiriman dan pembongkaran batu bara yang dilakukan PLN telah dilakukan dengan cepat, efisien dan efektif untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.
“Namun, PLN menegaskan bahwa masa kritis ini belum terlewati. PLN mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki dan menjalin koordinasi dengan Kementerian ESDM serta para pemangku kepentingan lainnya yang terkait rantai pasok batu bara. Hal ini dilakukan demi mengamankan pasokan batu bara hingga mencapai minimal 20 HOP,” ungkapnya.
Pemerintah memang telah menegaskan bahwa kebutuhan batu bara untuk seluruh pembangkit listrik PLN merupakan kepentingan nasional yang harus didahulukan oleh setiap pemegang IUP dan IUPK.
Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan dalam rangka digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk dalam hal ini pemenuhan energi primer untuk keandalan operasi PLN.
“PLN juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, pemilik IUP dan IUPK, serta semua pihak terkait atas dukungannya dalam mengamankan ketahanan energi nasional,” pungkasnya.
