Tambang Today

Cegah Konflik Di Area Tambang, UU Minerba Atur Hak Rakyat Atas Tanah

Muflihun Hidayat

19 Mei 2020 — 2 min read

Tambang emas dan tembaga Oyu Tolgoi di Mongolia. Sumber foto: ubpost.mongolnews.mn

Jakarta, TAMBANG – Perebutan lahan kerap memicu terjadinya konflik sosial di area pertambangan. Untuk mencegah hal tersebut terus berulang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 atau UU Minerba terbaru mengatur secara khusus soal ketentuan hak rakyat atas tanah. Melalui diskusi virtual yang diselengarakan relawan Pro Jokowi (Projo), mantan Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono mengatakan, UU Minerba memberikan perhatian lebih soal hak atas tanah. “Penyelesaian masalah atas tanah ini amat sangat diperhatian untuk menghormati hak atas tanah sebelum dilakukan kegiatan (penambangan),” Tutur pejabat yang memasuki masa purna tugas pada akhir April lalu itu, Senin (18/5). Menurut Bambang, sebelum suatu area ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), hingga kemudian dilelang, maka Pemerintah akan terlebih dahulu menghimpun persetujuan dari masyarakat di lingkar tambang. Persetujuan tersebut nantinya akan dimuat melalui dokumen tersendiri yang wajib dikantongi oleh perusahaan, yang disebut dokumen kewajiban hak atas tanah. “Kalau sudah dilelang berarti clean and clear, kalau dulu kan setelah menjadi izin. Jadi memberi kepastian, ini bisa diusahakan enggak, kalau bisa lelang, kalau enggak bisa rakyat menolak batalkan penetapan WIUP,” ujarnya. Contoh area yang pernah dibatalkan sebagai wilayah pertambangan, sambung Bambang, seperti yang terjadi di Silo, Jember, Jawa Timur. Di sana, warga dan Bupati kompak menolak daerahnya dimanfaatkan sebagai area tambang. Sehingga Menteri ESDM mengurungkan niatan penetapan wilayah pertambangan itu. “Saat menentukan WIUP dan WIUPK itu hak rakyat, seperti di Jember rakyat tidak mau, ya sudah dibatalkan, enggak jadi dilelang,” paparnya. Selanjutnya, apabila masyarakat sudah memberi persetujuan di awal, kemudian wilayah tersebut memasuki tahap lelang, dan suatu perusahaan sudah memegang izin resmi, maka masyarakat dilarang mengganggu aktivitas penambangan. Dalam pasal 162 UU Minerba disebutkan, setiap orang yang merintangi kegiatan usaha pertambangan yang telah memenuhi syarat-syarat, diancam pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 100 juta. “Apabila perusahaan sudah lengkap semua mempunyai jenis perizinan, termasuk dokumen amdal, izin penyelesaian hak atas tanah, (tapi) masih dihalangi, itu yang enggak bisa, kena pasal 162,” jelas Bambang. “Ini maksudnya untuk menjaga kepastian hukum dan kepastian usaha,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Pasokan Batu Bara Industri Semen Terkendala, Minerba Cari Sumber Alternatif

Jakarta, TAMBANG – Pasokan batu bara untuk industri semen mengalami kendala akibat gangguan pengiriman di sejumlah wilayah. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM tengah mencari sumber pasokan alternatif untuk mengatasi kondisi tersebut. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan pihaknya menerima laporan terkait berkurangnya pasokan

Digitalisasi Dan AI Topang Efisiensi dan Produktivitas Kinerja AMMAN

Jakarta,TAMBANG,- Tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia, PT Amman Mineral Internasional,Tbk (AMMAN) telah menjelma sebagai salah satu tambang paling kompleks. Ini terjadi setelah perusahaan merampungkan pembangunan smelter tembaga dan fasilitas pemurnian emas dan perak. Di area yang terbentang antara Batu Hijau dengan pelabuhan Benete, berdiri sejumlah

Tekan Ketergantungan pada Impor, Pertamina Lubricants Luncurkan Katalis FCC/RFCC untuk Efisiensi Kilang

Jakarta,TAMBANG,- Demi mengurangi ketergantungan impor dan mewujudkan kemandirian teknologi energi nasional, PT Pertamina Lubricants (PTPL) bersama PT Pertamina (Persero) meluncurkan katalis. Produk ini merupakan hasil pengembangan kolaborasi antar riset Pertamina Group, yakni Fluid Catalytic Cracking (FCC), Residue Catalytic Cracking (RCC), dan Residue Fluid Catalytic Cracking (RFCC). Dijelaskan pula bahwa

Bahlil Tegaskan Persetujuan RKAB Tiga Anak Usaha Bayan Tak Terkait Akuisisi Haji Isam

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan persetujuan perubahan RKAB 2026 tiga anak usaha PT Bayan Resources Tbk (BYAN) tidak terkait dengan rencana pengalihan saham Bayan kepada PT Jhonlin Baratama milik Haji Isam.