Tambang Today

Catat! Ini Jadwal Pembayaran Deviden Petrosea

Muflihun Hidayat

19 Apr 2018 — 1 min read

Direktur Utama Petrosea, Hanifa Indradjaya, saat konferensi pers seusai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, di Jakarta, Senin (16/4).

Jakarta, TAMBANG – PT Petrosea merilis para pemegang saham bisa menerima deviden final tunai sebesar Rp60 miliar, pada 18 Mei 2018 nanti. Saat dikonfirmasi, Corporate Secretary Petrosea, Anto Broto membenarkan hal tersebut. “Ya betul,” kata Anto, kepada tambang.co.id, Kamis (19/4). Sebelumnya, saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan berlangsung, disepakati sekitar Rp60 miliar atau 54,6 persen dibagikan sebagai dividen. Total laba bersih Petrosea pada tahun buku 2017 mencapai USD8,23 juta atau setara Rp111 miliar. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), perdagangan saham dengan hak dividen atau cum dividen di pasar tunai berlangsung pada 26 April, berbarengan dengan pencatatan daftar pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen alias recording date. Sedangkan cum dividen di pasar reguler dan negosiasi berakhir berselang tiga hari sebelumnya, pada 23 April 2018. Para pemegang saham yang menerima kucuran dividen ialah mereka yang namanya tercatat dalam recording date dan atau terdaftar pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI). Bagi yang namanya ada di KSEI, dividen tunai akan dicairkan melalui KSEI, sekaligus bukti pencairan dikirim oleh KSEI kepada para pemegang saham. Sedangkan bagi yang namanya tidak terdaftar di KSEI, maka bisa mencairkan di kantor Biro Administrasi Efek (BAE) PT Datindo Entrycom. Bagi pemegang saham warkat yang ingin pembayaran ditransfer let rekening pribadi, harus menyertakan laporan ke BAE selambat-lambatnya 7 Mei 2018. Dividen tunai akan dikenai potong pajak sesuai aturan yang berlaku, baik bagi wajib pajak dalam negeri ataupun luar negeri. Sebagai informasi, dalam RUPS tersebut disampaikan, Petrosea mengalami peningkatan pendapatan hingga 24,12 persen dari USD209 juta pada 2016 jadi USD259 juta pada 2017. Kontribusi terbesar berada di lini bisnis kontrak pertambangan dan rekayasa konstruksi. Selain itu, juga ditopang oleh efektifitas beban administrasi. Agenda itu juga mengukuhkan pergantian nama serta direksi Petrosea. Osman Sitorus ditetapkan sebagai Ketua Komite Audit Risk and Governance. Komite ini sebelumnya bernama Komite Audit Dan Tata Kelola Perusahaan yang diduduki MP Sibarani. “Sebelumnya yang menjabat adalah Bapak MP Sibarani yang kemarin mengundurkan diri,” pungkas Anto Broto.

Artikel Terkait

Pakar Tambang; Sektor Pertambangan Sepanjang 2026 Akan Alami Tekanan, Pemulihan Baru Terlihat Akhir Tahun

Jakarta,TAMBANG,- Sektor pertambangan Indonesia diperkirakan masih akan mengalami dinamika. Secara keseluruhan tahun 2026 sektor ini akan mengalami tekanan baik dari internal yakni dalam negeri maupun situasi gobal. Tenaga Ahli Profesional Kekayaan Alam, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) menjelaskan sektor tambang akan mengalami koreksi di paruh pertama tahun ini. Kemudian

Dukung Transisi Energi, PLN EPI Mulai Kembangkan Bio-CNG Berbasis Limbah Kelapa Sawit

Jakarta,TAMBANG,- Berbagai upaya dilakukan dalam mewujudkan transisi energi. PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) misalnya mulai menyasar pengembangan Compressed Natural Gas (CNG). Tetapi kali ini agak berbeda dari CNG yang umum. PLN EPI sedang mendorong pengembangan Bio-Compressed Natural Gas (Bio-CNG) berbasis limbah kelapa sawit. Melalui pengembangan Bio-CNG,

Hadir di IEE Balikpapan 2026, PT Prasetia Dwidharma Perkenalkan Produk Aditif IMAGINA

Jakarta,TAMBANG,- Industri pertambangan, energi, konstruksi, hingga migas sedang menghadapi sejumlah tantangan operasional. Di tengah kebutuhan produksi yang tinggi, perusahaan juga dituntut untuk menjaga efisiensi, mengurangi downtime, dan memastikan alat berat tetap bekerja secara optimal. Salah satu faktor yang sering luput diperhatikan adalah kualitas bahan bakar. Dalam penggunaan mesin

IMEF Ingatkan Tantangan Teknis di Balik Kebijakan Ekspor SDA Satu Pintu

Ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dipandang sebagai langkah positif untuk mengoptimalkan pendapatan negara. Meski begitu, pemerintah perlu mengantisipasi berbagai tantangan teknis dalam pelaksanaannya.