Jakarta, TAMBANG – Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN), Darmawan Prasodjo menyampaikan tren cadangan batu bara di stokpile PLN terus mengalami penurunan. Hal ini lantaran ada perbedaan harga batu bara global dan domestik yang masih relatif tinggi.
“Dengan adanya disparitas harga yang tinggi sekali, kami melihat bahwa tren stokpile batu bara di PLN semakin menurun. Inilah yang kita deteksi bahwa beberapa pasokan juga semakin menurun,” ungkapnya saat rapat bersama Menteri ESDM dan Komisi VII DPR RI beberapa waktu lalu.
Di sisi lain, naiknya demand listrik karena pemulihan kondisi ekonomi di setiap sektor juga turut menyumbang penipisan pasokan. Menurut Darmawan, tambahan kebutuhan listrik itu bahkan mencapai 5,3 Terra Watt hour (TWh).
“Ini diiringi juga dengan pemulihan kondisi perekonomian dan juga usaha kami semuanya untuk menaikan demand listrik yaitu ada peningkatan demand listrik sebesar 5, 3 TWh on top dari yang sudah diprediksi,” paparnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, PLN membutuhkan pasokan tambahan batu bara sebesar 7,7 juta metrik ton. Darmawan pun menyebut bahwa pihaknya sudah melakukan tindakan preventif salah satunya berkoordinasi dengan Independent Power Producer (IPP) untuk mencegah over suplai dari PLN.
“Untuk itu memang kami membutuhkan tambahan pasokan batu bara sebesar 7,7 juta metrik ton untuk mengatasi pertumbuhan demand dan dalam proses itu, kami juga melakukan renegosiasi terhadap IPP yang tadinya kami harus menghadapi over suplai kami berhasil mengundurkannya,” imbuh Darmawan.
Kendati begitu, Darmawan mengklaim pasokan batu bara untuk PLTU masih dalam taraf aman. Stok batu bara sendiri pada periode Februari-Juni meningkat menjadi 5,1 – 5,7 juta metrik ton, meningkat dari recovery krisis awal tahun lalu yang hanya sebesar 4,4 juta metrik ton.
Angka tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan cadangan pada tahun 2021 yang hanya berada di kisaran 2,2-3,7 juta metrik ton.
“Dari Kementerian ESDM juga memberi penugasan dari januari sampai bulan ini tambahan pasokan yaitu sebesar 31,8 juta metrik ton. Di mana dari penugasan tersebut efektivitasnya sekitar 45 persen yaitu 14,3 juta metrik ton yang sudah berkontrak dari tambahan tersebut,” jelasnya.
“Apabila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut maka kondisi yang tadinya aman bisa bergeser menjadi kondisi krisis kembali,” ujarnya.
Sejurus dengan hal ini, sejumlah pihak mendorong agar pemerintah segera membentuk Badan Layanan Umum (BLU) batu bara karena bisa menjadi solusi permanen atas persoalan tersebut.
Lembaga ini nantinya akan memungut iuran dari tiap perusahaan batu bara dan kemudian kemudian disalurkan kepada PLN untuk menutupi selisih antara harga pasar dengan kemampuan PLN dalam membeli batu bara.