BPH Migas Usul Subsidi BBM Tidak Lebih Dari Dua Ribu
Jakarta-TAMBANG. Sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah untuk menetapkan subsidi tetap bahan bakar minyak (BBM), Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Andy Noorsaman Sommeng mengusulkan besaran subsidi tetap berkisar Rp1.500 – Rp2.000 per liter.
"Usulan kami antara Rp1.500-Rp2.000 per liter," ungkap Andy, di Kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta, Rabu (17/12).
Andy mengatakan, langkah ini akan dikaji bila terjadi kelebihan kuota BBM bersubsidi milik Pertamina. Meski begitu, lanjutnya, usulan tersebut sudah dalam tahap penggodokan di Kementerian Keuangan.
"Saat ini kami masih nunggu. Masih dibicarakan di Kementerian keuangan," tuturnya.
Sementara Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan menerapkan subsidi tetap masuk ke dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015.
"Kami harus hitung berapa besaran subsidinya, tentu terkait dengan harga minyak. Kami tidak ingin fix subsidi malah tidak produktif," ujarnya.
Menurut Bambang, salah satu tujuan penerapan subsidi tetap yaitu agar anggaran negara tidak lagi terbebani belanja subsidi yang dinilai terlalu besar. Dengan begitu akan ada ruang fiskal dan sisa anggaran yang dapat digunakan untuk kegiatan produktif.
"Kami harus punya sistem dalam anggaran di mana tidak ada belanja yang menyandera APBN. Dengan subsidi harga terbuka, maka APBN kita dari tahun ke tahun selalu tersendat oleh subsisi BBM yang besarnya tidak bisa dikendalikan," jelasnya.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengakui jika saat ini pemerintah tengah mengkaji skema tersebut. Bahkan, ia menjabarkan selain menggodok kajian itu, pemerintah juga tengah membahas Jakartalan keluar yang terbaik dalam memperbaiki kebijakan subsidi BBM.
"Kami sedang pikirkan jalan jelasnya. Ada beberapa opsi, salah satu opsinya subsidi tetap. Opsi lain itu nanti lah," ujar Sofyan. Selain itu, ia menjabarkan, ada beberapa aspek yang masuk pertimbangan seperti besaran penghematan yang bisa dilakukan antara lain penyaluran anggaran APBN untuk pembangunan infrastruktur atau sektor produktif lain yang tentunya tidak berdampak negatif terhadap masyarakat.
Sofyan menargetkan, paling lambat di awal 2015, pemerintah sudah bisa memutuskan skema mana yang tepat untuk masalah subsidi BBM.
